Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

MK Didesak Segera Putus Uji Materi Aturan Ganja Medis

Ia menambahakan, uji materi sudah berlangsung lama. Pengajuan disampaikan pada November 2020.

Ketua Umum KSPSI Jumhur Ingatkan MK Tetapkan UU Cipta Kerja Inkonstitusional

UU Cipta Kerja yang sudah dinyatakan melanggar konstitusi oleh MK.

Uji Materi Soal Jabatan Hakim MK Ditolak

Terdapat tiga gugatan uji materi UU MK, di mana salah satu pasal yang digugat, yakni soal masa jabatan hakim MK.

MK Putuskan Anwar Usman Harus Mundur dari Kursi Ketua

“Oleh karena itu, dalam waktu paling lama sembilan bulan sejak putusan ini diucapkan harus dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi,” papar Enny.

KPU: Durasi Penyelesaian Sengketa Pemilu 15 Hari Kerja

Awalnya, KPU mengusulkan penyelesaian sengketa dalam jadwal Pemilu 2024 selama 6 hari kerja. Namun jika MK dan MA tidak menyanggupi, KPU siap melakukan mitigasi.

Presiden Tegaskan Frasa Batal Demi Hukum dalam KUHAP belum Final

Perbaikan surat dakwaan merupakan kebutuhan hukum materiil bagi penuntut umum untuk memberikan keyakinan hakim dalam persidangan.

Demi Jaga Independensi MK, Adik Ipar Jokowi Harus Mundur dari Jabatannya

Masyarakat sipil, ujar Julius, berencana membawa masalah tersebut ke Dewan Etik MK.

Gugatan Uji Formil UU IKN Kandas Gara-gara Melewati Tenggat 45 Hari

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjelaskan pengujian formil suatu undang-undang harus memenuhi keterpenuhan tenggang waktu pengajuan pengujian formil.

Pengamat: Pasal Penghinaan Presiden Sudah tak Dipakai di Negara Demokrasi

"Pejabat publik harus terbuka. Maksud orang mengkritik, bukan menghina orangnya secara personal, melainkan mengkritisi berkaitan dengan jabatan atau kinerjanya,"

Presiden Jadi Wali Nikah Pernikahan Adiknya dan Ketua MK

Pernikahan yang berlangsung khidmat itu digelar secara terbatas dan hanya dihadiri keluarga dan kerabat terdekat saja.

DPR Berencana Temui MA dan MK Bahas Penanganan Sengketa Pemilu

DPR RI bersama pemerintah akan menjadwalkan pertemuan dengan MK dan MK ntuk membahas rencana percepatan penyelesaian sengketa pencalonan dalam Pemilu Serentak 2024.

Amankan IKN, Pemerintah akan Bangun Pangkalan Militer Udara dan Laut Dekat IKN

"Kalau melihat kondisi saat belum ada IKN di daerah tersebut, sebenarnya wilayah (Penajam) agak rawan dari segi pertahanan karena praktis tidak ada kesatuan yang cukup kuat."

Akhiri Kontroversi, Pemerintah Didesak Bikin Aturan Penunjukan PJ Kepala Daerah

Djohermansyah menyebutkan, adanya aturan mengenai penunjukan PJ kepala daerah tersebut justru bakal memudahkan pemerintah ketika mencari calon.

Ini Penjelasan Mendagri Tidak Terbitkan Aturan Rinci soal Penjabat Kepala Daerah Seperti Diminta MK

Menurut Tito, karena MK hanya menyebutkan mempertimbangkan, kebijakan yang diambil terkait penunjukkan PJ ini merupakan diskresi dari pemerintah

Perlu Partisipasi Publik Demi Legitimasi Penjabat Kepala Daerah

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar pemilihan penjabat kepala daerah dilakukan secara transparan dan terbuka bagi partisipasi publik.

Akuntabilitas Pengisian Penjabat Kepala Daerah

Berdasar data yang dirilis Kementerian Dalam Negeri, sejauh ini terdapat 622 JPT madya dengan sebaran 588 JPT madya kementerian lembaga dan 34 JPT madya provinsi.

Keterlibatan KY dalam Mengawasi Hakim MK Digugat

Keberadaan unsur dari Komisi Yudisial (KY) dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) diuji materi terhadap UUD 1945. 

NasDem Ingatkan Pemerintah Agar Taat Asas dalam Pengangkatan Pj Kepala Daerah

PEMERINTAH harus menaati ketentuan perundang-undangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah yang berakhir di 2022 maupun 2023.

Netralitas MK dalam Pengujian UU IKN Dipertanyakan

Kuasa hukum pemohon pengujian formil Undang-Undang Ibu Kota Negara, Viktor Santoso Tandiasa mempertanyakan netralitas Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sayembara desain Gedung MK di IKN. 

DPD dan Yusril Gugat Ambang Batas Pencalonan Presiden ke MK

Terhadap permohonan itu, Hakim Konstitusi Daniel memberikan nasihat agar para pemohon menambahkan alasan permohonan yang perlu dielaborasi.

Budaya Sekolah Aman dan Nyaman: Kebijakan Human Preventif Kolaboratif

Menjaga Independensi BI dari Tekanan Politik Anggaran

Menyemai Kesalehan Digital di Ruang Sekolah

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia