Selasa 06 September 2022, 14:09 WIB

Peradilan Khusus Pilkada Belum Ada, KPU: Cukup di MK Saja

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Politik dan Hukum
Peradilan Khusus Pilkada Belum Ada, KPU: Cukup di MK Saja

ANTARA
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta.

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI merespons gugatan soal pembentukkan pengadilan khusus dalam pilkada yang diamanatkan UU 10/2016 tentang Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Pasalnya, pengadilan khusus yang mengadili sengketa Pilkada hingga kini belum terbentuk. Padahal keberadaan pengadilan sengketa pilkada merupakan amanat UU Nomor 10/2016. 

Baca juga3 Kapolda Diduga Sebar Cerita Versi Sambo, Polri: Informasi Sudah Diterima

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pun menggugat ke MK karena tidak ada kejelasan pembentukan pengadilan khusus pemilu oleh pemangku pembuat Undang Undang. 

Ketua KPU Hasyim Asy'ari memiliki perspektif tersendiri. Menurutnya, pemilu dan pilkada memiliki azas yang sama, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

"Jadi secara prinsip kegiatan memilih yang melibatkan rakyat secara langsung adalah pemilu," papar Hasyim, Selasa (6/9). 

Hasyim menilai pembentukkan pengadilan khusus pemilu yang sampai saat ini belum terlihat, baik dari DPR RI maupun pemerintah, bisa tetap mengacu pada salah satu pasal di UUD 1945. 

"Maka kita gunakan UUD (1945) Pasal 24c, itu bunyinya perselisihan hasil pemilu diselesaikan oleh MK. Kalau kpu berpandangan demikian," ujarnya. 

Hasyim menjelaskan pandangan soal prinsip organisasi modern. Intinya memiliki sifat miskin struktur tetapi kaya fungsi. 

"Artinya pakai struktur yang sudah ada aja jadi untuk perselisihan hasil pemilu pilkada kan asasnya sama cukup di MK saja," ucapnya. 

Sementara itu, Komisioner KPU Idham Holik menyatakan pemerintah harus segera mewujudkan peradilan khusus pilkada lantaran hal itu tercantum dalam UU Pilkada dan normanya efektif berlaku. 

"Mau tidak mau dilaksanakan, kecuali norma tersebut terjadi perubahan," ungkap Idham. 

"Karena salah satu syarat pilkada itu harus berkepastian hukum," pungkasnya. (OL-6)

Baca Juga

 ANTARA FOTO/Indrayadi

KPK Belum Dapatkan Informasi Sahih Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 27 September 2022, 00:57 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sampai saat ini belum mendapatkan informasi yang sahih soal kondisi kesehatan Gubernur Papua...
MI/Susanto

CSIS Rilis Survei Milenial dan Gen Z Unggulkan Ganjar Pranowo

👤Mediaindonesia.com 🕔Selasa 27 September 2022, 00:05 WIB
Lembaga survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) telah merilis hasil survei di mana pemilih milenial dan generasi Z...
Dok. BPIP

Kepala BPIP : Perkuat Ideologi Pancasila dan Jadilah Problem Solver

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 26 September 2022, 21:39 WIB
“Kita adalah bangsa yang paling diridhoi, dicintai, dikasihi oleh Allah SWT. Tinggal lakukan 2 hal. Bersyukur dengan memperkuat...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya