Komisi III DPR Setujui Anggaran Mahkamah Konstitusi 2023 Capai Rp1,2 triliun

MK Tegaskan Biaya Transportasi Gas LPG 3 Kg Bukan Objek Pajak

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa biaya transportasi LPG 3 kilogram (kg) bukan merupakan obyek pajak. Hal itu ditegaskan MK pada putusannya nomor 188/PUU-XXII/2024.

PSHK Desak DPR Ulangi Proses Pemilihan Hakim Konstitusi Secara Transparan

Fajri menilai proses pemilihan oleh DPR tidak sesuai dengan tata cara pemilihan hakim konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). 

Kabupaten Merdeka Fiskal Bangun Fondasi Pendapatan Daerah

Jalan keluarnya antara lain mengkodifikasi semua undang-undang terkait pemilu dan politik ke dalam satu payung hukum tunggal, mungkin melalui metode omnibus law.

Pakar Soroti Proses Seleksi Hakim MK di DPR: Harusnya Terbuka Sejak Masa Pendaftaran

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Feri Amsari menyoroti proses seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menggantikan posisi hakim Arief Hidayat. 

Iwakum Uji Materi UU Pers, Minta Kepastian Perlindungan Hukum bagi Wartawan

Koordinator Tim Kuasa Hukum Iwakum, Viktor Santoso Tandiasa, menilai Pasal 8 UU Pers tidak memberikan kepastian hukum bagi wartawan

Putusan MK Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Keuchik jadi Kado 20 Tahun Perdamaian Aceh

Masa jabatan keuchik tetap sesuai Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yakni dibatasi enam tahun.

RUU APBN 2026, Legislator Ingatkan Pentingnya Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Negara

Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.

Anggota DPR Apresiasi Prabowo Selamatkan Rp300 T dari APBN

apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan

Efisiensi Anggaran DPR RI Tak Ganggu Kinerja, Adies Kadir: Kami Tetap Maksimal untuk Rakyat

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.

DPR Usulkan KPU Jadi Lembaga Ad Hoc untuk Hemat Anggaran Negara

BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc 

Kabinet Gemuk Membebani Anggaran Negara

Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.

Anggaran HUT RI Membengkak, PDIP Sebut Presiden tidak Peka Kesulitan Rakyat

Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.

10 Kabupaten Terbaik dan 10 Kota Terbaik Dekade Ini

TKA: Pemanfaatan dan Bukti Validitas

Merawat Kesehatan Mental: Tanggung Jawab Bersama yang Sering Diabaikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia