Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
MAHKAMAH Agung menolak kasasi yang diajukan jaksa terkait putusan PN Jakarta Utara yang memutus bebas Andy Cahyady dalam kasus pemukulan warga negara asing (WNA) Wenhai Guan
Sembilan orang anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027 melakukan pengucapan sumpah jabatan dihadapan Ketua Mahkamah Agung pada Rabu (20/7).
Sobandi menekankan pembentukan hakim ad hoc dalam menyidangkan kasus Paniai ini tidak terlambat.
KPK kembali membuka kasus baru dalam dugaan korupsi pengurusan perkara di MA oleh Nurhadi
KEMENANGAN perkara perdata antara Rico Sia melawan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah) di putusan Mahkamah Agung.
"Jumlah pendaftar keseluruhan adalah 188 orang, terdiri dari 148 laki-laki dan 40 perempuan,"
Menurutnya, apabila MA masih dapat menangani beban perkara akibat posisi hakim agung yang belum terisi, tidak masalah
Berdasarkan data per Sabtu (25/6), ia mengungkap pendaftar yang sudah melengkapi syarat administrasi berjumlah 32 orang.
MA membutuhkan enam hakim ad hoc untuk menangani perkara Paniai, baik di pengadilan tingkat pertama, banding, maupun kasasi.
MA mengharapkan kandidat yang memiliki keahlian khusus seperti hukum HAM internasional
SPPT-TI menjadi penting implementasinya karena penegakan hukum dapat berjalan optimal dengan dukungan teknologi informasi.
Pelimpahan berkas perkara secara elektronik juga akan membantu percepatan dalam proses penanganan perkara
KESEDERHANAAN dan kesahajaan sosok Ketua Mahkamah Agung M Syarifuddin disorot netizen. Kali ini tersebar foto Syafruddin terlihat khidmat mengimami salat magrib di masjid di rest area tol Km 57
Humas dan Juru Bicara PN Makassar meralat penyataannya yang mengatakan sidang kasus pelanggaran HAM berat Paniai akan berlangsung Senin (27/6). Pihaknya masih menanti seleksi MA.
Mahkamah Agung membuka seleksi tiga hakim ad hoc yang akan menyidangkan perkara pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat pada Peristiwa Paniai.
KPK bakal tancap gas mengambil langkah peninjauan kembali jika ada celah dalam putusan kasasi itu.
Menurut Bawaslu, kemampuan itu diperlukan untuk penanganan perkara pemilu. Seperti, pemeriksaan berkas, proses mediasi, hingga keperluan ajudikasi.
KETUA KPK Firli Bahuri menghormati putusan kasasi MA yang menvonis bebas mantan pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk (PT BORN), pihaknya sudah berupaya maksimal dalam kasus ini.
Awalnya, KPU mengusulkan penyelesaian sengketa dalam jadwal Pemilu 2024 selama 6 hari kerja. Namun jika MK dan MA tidak menyanggupi, KPU siap melakukan mitigasi.
"Sebagaimana diketahui, komposisi majelis hakim yang akan menangani sidang tersebut terdiri dari dua hakim karier dan tiga hakim ad hoc (HAM),"
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved