Sabtu 02 Juli 2022, 12:24 WIB

188 Orang Daftar jadi Hakim AdHoc HAM Berat Paniai

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
188 Orang Daftar jadi Hakim AdHoc HAM Berat Paniai

ISt
Ilustrasi persidangan

 

MAHKAMAH Agung (MA) Republik Indonesia mencatat sebanyak 188 orang telah mendaftar sebagai calon hakim ad hoc yang akan menyidangkan perkara pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat pada Peristiwa Paniai 2014. Angka itu dihimpun sejak Selasa (21/6) sampai Kamis (30/6).

"Jumlah pendaftar keseluruhan adalah 188 orang, terdiri dari 148 laki-laki dan 40 perempuan," ungkap Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Sobandi melalui keterangan tertulis, Sabtu (2/7).

Sobandi mengatakan pihaknya telah melaksanakan rapat pada Jumat (1/7). Beberapa keputusan telah diambil, namun ia belum bisa mengungkap hasilnya saat dikonfirmasi.

"Keputusan akhir akan diumumkan di hari Senin, 4 Juli, sore," imbuhnya.

Meski tidak dijabarkan secara detail, Sobandi menyebut para peserta berlatar belakang advokat, akaemisi, aparatur sipil negara (ASN), TNI, karyawan swasta, pejabat publik, mantan hakim ad hoc tindak pidana korupsi, dan pensiunan ASN.

Baca juga: Jabatan Dibatasi 2 Kali, Hakim Adhoc Gugat ke MK

Selama proses penjaringan calon hakim ad hoc, MA mensyaratkan para peserta berusia 45-65 tahun, memiliki latar belakang hukum, serta berpengalaman di bidang hukum minimal 15 tahun. Nantinya, para hakim ad hoc yang terpilih tidak akan terikat pekerjaan penuh waktu (full time).

Sebab, MA akan menerapkan sistem penugasan datasering. Oleh karena itu, ia meminta para calon pendaftar, khususnya para ahli, tidak khawatir. Dalam hal ini, hakim ad hoc tidak akan ditempatkan permanen di pengadilan, tetapi hanya akan dipanggil ketika ditugaskan atau ada perkara.

Setidaknya, MA membutuhkan enam hakim ad hoc untuk menangani perkara Paniai, baik di pengadilan tingkat pertama, banding, maupun kasasi. Jika proses seleksi berjalan lancar, MA memprediksi sidang perdana perkara tersebut bisa dilaksanakan pada pertengahan Agustus 2022.

Kejaksaan Agung sendiri telah melimpahkan perkara HAM berat Paniai ke Pengadilan HAM Makassar, Sulawesi Selatan, sejak 15 Juni lalu. Seorang perwira menengah, yakni Mayor Inf (Purn) Isak Sattu yang saat peristiwa terjadi pada Desember 2014 menjabat sebagai Perwira Penghubung Kodim Paniai ditetapkan sebagai tersangka tunggal.(OL-5)

Baca Juga

MGN

Pengacara Sebut Bharada E Tidak Nyaman Deolipa Sibuk Cari Panggung

👤Rahmatul Fajri 🕔Minggu 14 Agustus 2022, 23:28 WIB
Ronny mengatakan sejak hari pertama menjadi kuasa hukum, Deolipa tidak mendampingi Bharada...
Antara

68,60% Lansia Sudah Divaksinasi Lengkap

👤MGN 🕔Minggu 14 Agustus 2022, 23:23 WIB
Sebanyak 18.187.264 lansia telah menerima vaksin dosis pertama. Jumlah itu sama dengan 84,38 persen dari...
MI/Adam Dwi

Pelanggaran Kode Etik Berat, Ferdy Sambo Berpotensi Dipecat 

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Minggu 14 Agustus 2022, 21:42 WIB
Menurut IPW, sidang etik Ferdy Sambo bisa mengarah tindak pidana, jika terbukti menghilangkan bukti atau merusak TKP dalam kasus penembakan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya