Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso, Selasa (12/7). Ia keterangan terkait dugaan aliran dana untuk pembelian aset yang masuk dalam ranah pencucian uang mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.
"Hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan aliran sejumlah uang yang digunakan untuk membeli beberapa aset dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri, Rabu (13/7)
Ali enggan memerinci total dana dan barang yang dibeli terkait dengan dugaan pencucian uang Nurhadi. Dugaan itu juga didalami dari pemeriksaan sepuluh saksi kemarin.
Enam dari sepuluh saksi itu merupakan pihak swasta yakni Donny Gunawan, Bagus Ramadhanarto Putra, Iwan Liman, Juliana Inggriani Liman, Handoko Sutjitro, dan David Muljono. Tiga saksi lainnya yakni ibu rumah tangga Rica Erlin Sevtria, Venina Puspasari, dan Melia Candra. Satu saksi lain yakni PNS Nurdiana Rahmawati.
KPK sejatinya memanggil wiraswasta Hanjaya Adikarjo kemarin. Namun, dia mangkir.
"Tidak hadir dan akan dilakukan penjadwalan ulang," tutur Ali.
KPK kembali membuka kasus baru dalam dugaan korupsi pengurusan perkara di MA. Kasus ini terkait dengan dugaan pencucian uang oleh Nurhadi.
Kasus ini merupakan pengembangan perkara. KPK membuka kasus tersebut karena banyaknya dugaan pencucian uang oleh Nurhadi. (OL-8)
Jaksa meminta Mahkamah Agung Brasil memvonis mantan presiden Jair Bolsonaro bersalah dalam dugaan rencana kudeta Pemilu 2022.
MA AS mengizinkan Presiden Donald Trump melanjutkan rencana pemangkasan pegawai Departemen Pendidikan.
Mediasi dilakukan untuk mengurangi beban Mahkamah Agung
DAlam Revisi KUHAP, Mahkamah Agung tetap bisa menjatuhkan hukuman sesuai keyakinannya, apakah lebih berat atau tidak lebih berat daripada pengadilan yang sebelumnya,
PENETAPAN kembali Zarof Ricar sebagai tersangka kasus korupsi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung dinilai belum cukup
MANTAN Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi, kini berstatus tersangka dalam dua kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Banyak juga pasal yang mewajibkan penyerahan berkas ke penuntut umum harus melalui penyidik Polri. RKUHAP berpotensi menggerus kewenangan KPK dalam menangani perkara.
KPK memutuskan bersurat kepada Presiden dan Ketua DPR RI karena lembaga antirasuah tersebut tidak mengetahui perkembangan pembahasan RUU KUHAP.
Surat itu berisikan permohonan audiensi antara KPK dan pemangku kepentingan. Kajian terkait RKUHAP juga diserahkan untuk menguatkan permintaan audiensi.
Lembaga antirasuah merupakan penegak hukum yang berpacu dengan banyak aturan, diantaranya Undang-Undang KPK dan KUHAP.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa pendalaman hal tersebut dilakukan saat memeriksa seorang aparatur sipil negara (ASN) bernama Rizaldi Indra Janu sebagai saksi pada hari ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved