NEWSTICKER

Berita Terbaru Mahkamah Agung Hari Ini

KPK Ajukan Kasasi atas Putusan Banding RJ Lino
30/5/2022 13:19
KPK) mengajukan upaya hukum kasasi ke MA atas putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino alias R.J. Lino.
YKMI: SK Menkes Belum Sepenuhnya Jalankan Putusan MA
23/5/2022 09:00
50 persen vaksin halal dan 50 persen vaksin haram, sangat tidak proporsional, karena mayoritas pengguna vaksin itu umat Islam yang jumlahnya sangat besar.
Nasabah Wanaartha Life Berharap MA Kabulkan Pengembalian Dana
22/5/2022 21:04
Para nasabah, lanjut Francesca meyakini WAL tidak terlibat dengan kasus Jiwasraya
DPR Berencana Temui MA dan MK Bahas Penanganan Sengketa Pemilu
19/5/2022 16:34
DPR RI bersama pemerintah akan menjadwalkan pertemuan dengan MK dan MK ntuk membahas rencana percepatan penyelesaian sengketa pencalonan dalam Pemilu Serentak 2024.
Sengketa Pembangunan Apartemen, MA Tolak Kasasi Direkur Catur Bangun Mandiri
19/5/2022 08:00
KASASI Direktur PT Catur Bangun Mandiri (CBM) ditolak Mahkamah Agung (MA), sehingga putusan perkara pidana terdakwa Indratno Suryadi Pribadi alias John menjadi berkekuatan hukum tetap.
Dirjen Badilum MA Baru Janji Tingkatkan Pelayanan Hukum Masyarakat
18/5/2022 14:50
Usai menjabat, Bambang berjanji bakal meningkatkan pelayanan hukum untuk masyarakat.
KPK Lelang iPhone hingga Mobil Fortuner dari Perkara Suap Nurhadi
13/5/2022 10:18
"Tempat pelaksanaan lelang di KPKNL Jakarta III Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10 Jakarta Pusat."
KY Usulkan 8 Calon Hakim Agung ke DPR
10/5/2022 15:25
Siti mengatakan delapan nama calon hakim agung tersebut terbagi atas empat kamar.
Semangat UU TPKS Belum Tercermin di Mahkamah Agung
27/4/2022 17:48
SEMANGAT penerapan Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang berbasis pada perlindungan korban belum terlihat di lingkungan Mahakamah Agung (MA).
Putusan Pailit PT Alam Galaxy Tuai Kritik
18/4/2022 01:52
KY meminta pihak berkeberatan melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Permohonan Uji Materi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Dinilai Tidak Berdasar
11/4/2022 20:30
Dalam Permendikbud terdapat konsensus dari korban terhadap pelaku untuk membedakan mana kekerasan seksual dan mana yang bukan. Hal ini berkaitan dengan dengan realsi kuasa.
MAKI Minta KY Diseminasi Vonis Bebas MA terhadap Fakhri Hilmi dalam Kasus Jiwasraya
11/4/2022 10:51
"KY boleh melakukan pengawasan perihal putusan sehingga bisa dieksaminasi. Hal itu agar ke depannya tidak terulang lagi putusan yang dianggap kontroversial."
Divonis Bebas, Fakhri Hilmi Akan Disambut Kembali ke OJK
07/4/2022 17:55
OJK menyambut Fakhri Hilmi melanjutkan kembali pengabdian tugas di OJK.
MA Bebaskan Terdakwa Megakorupsi Jiwasraya dari Unsur OJK Fakhri Hilmi
07/4/2022 14:15
Fakhri dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan sekunder.
Sengkarut Rekrutmen Hakim, Eksekutif Mendikte Yudikatif
22/3/2022 05:10
BAYANGKAN seandainya TNI tidak merekrut prajurit dan taruna selama lima tahun berturut-turut, apa yang akan terjadi? Tentu saja kacau.
Hakim Diminta Cek Lokasi Tanah Salembaran Jaya
15/3/2022 20:38
"Kita ingin ada pemeriksaaan lokasi, agar bisa lebih jelas semuanya," kata Hema
Akan Terapkan Pasal TPPU, KPK Pelajari Putusan Kasasi Edhy Prabowo
13/3/2022 07:05
Edhy diketahui telah membeli beberapa barang memalui uang hasil suapnya. Salah satu barang yang diduga dibeli pakai uang suap yakni vila.
Baru Dilepas MA, Rennier Ditahan Lagi oleh Kejagung Terkait ASABRI
12/3/2022 14:40
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menerangkan, Rennier ditahan selama 20 hari terkait ASABRI mulai Jumat (11/3).
Hukuman Edhy Prabowo Disunat, Firli Yakin Hakim Bebas dari Intervensi
11/3/2022 15:39
Dia yakin majelis hakim kasasi bebas dari seluruh intervensi. Hakim disebut lebih paham dan mengetahui setiap perkara yang diputuskan.
MA sebut Diskon Hukuman Edhy Prabowo Karena Bolehkan Ekspor Benur
10/3/2022 15:02
Edhy Prabowo mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 dan menggantinya dengan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020.