Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
SEMBILAN orang anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027 melakukan pengucapan sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung pada Rabu (20/7).
Pengucapan sumpah jabatan itu merupakan rangkaian lanjutan setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 51/P Tahun 2022 pada 9 Mei lalu.
"Berdasarkan surat keputusan Presiden Nomor 51/P Tahun 2022 tanggal 9 Mei 2022, saudara telah diangkat sebagai Ketua, Wakil, dan anggota Komisioner OJK," ujar Ketua MA Syarifuddin.
Baca juga: OJK: Penghimpunan Dana di Pasar Modal Capai Rp102,9 Triliun
Adapun ke-9 anggota Dewan Komisioner OJK yang mengucapkan sumpah jabatan yakni, Mahendra Siregar sebagai Ketua merangkap anggota; Mirza Adityaswara sebagai Wakil Ketua Komite Etik merangkap anggota; Dian Ediana Rae sebagai Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan merangkap anggota.
Lalu Inarno Djadadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota; Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Peransuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya; Sophia Issabela Wattimena sebagai Ketua Dewan Audit; Frederica Widyasari Dewi anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen.
Kemudian dua orang berikutnya ialah Doni Primanto Joewoeno sebagau anggota Ex-officio dari Bank Indonesia dan Suahasil Nazara sebagai anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan. (Mir/OL-09)
WAKIL Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan bakal menakhodai peran baru Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) setelah dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS.
KETUA Ketua Umum Persatuan Umat Islam (PUI), Raizal Arifin mendukung pencalonan Sodik Mudjahid sebagai Komisioner Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) periode 2025–2030.
KOMISIONER KPK Jilid VI diminta bersikap tegas untuk melepaskan diri dari instansi asalnya. Jika tidak, loyalitas ganda di Lembaga Antirasuah diyakini makin kental.
Mardani H Maming selaku terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) layak mendapatkan hukuman berat. Pasalnya, tindakan korupsi yang dilakukannya sangat merugikan rakyat.
Pelanggaran etik ini berkaitan dengan dugaan ikut campur dalam proses mutasi pegawai di Kementerian Pertanian (Kementan).
MOCHAMMAD Afifuddin resmi menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI definitif.
Praktisi hukum Febri Diansyah menyoroti tuntutan 18 tahun penjara dan uang pengganti Rp13,4 triliun terhadap Kerry Riza dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak PT Pertamina.
Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi disiplin kepada ratusan hakim dan aparatur peradilan sepanjang 2025
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
MAHKAMAH Agung (MA) akan mengevaluasi sistem pengawasan hakim agar berjalan lebih efektif dan menegaskan tidak mentoleransi praktik korupsi di lingkungan peradilan.
Pakar menyoroti praktik penganggaran MA dan Mahkamah Konstitusi MK yang hingga kini masih harus melalui proses negosiasi dan penelaahan substansi oleh Kementerian Keuangan.
Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved