Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
Perlu dilihat kawan-kawan meskipun di tengah pandemi tetap bekerja dengan turun ke masayarakat untuk melihat langsung penanggulangan covid-19.'
Sejumlah pekerjaan rumah seperti dalam bidang legislasi, pengawasan dan anggaran jauh dari harapkan masayarakat.
UU Sisdiknas menempatkan Pendidikan Usia Dini (PAUD) bukan pada jenjang tersendiri, tapi melalui jalur formal dan nonformal yang menimbulkan dikotomi antara keduanya.
Hal itu tentu saja akan memakan waktu yang lama karena butuh kesepakatan bersama dari semua fraksi dalam setiap pembahasan atau pasal demi pasal.
Penyelesaian kasus kekerasan seksual tanpa menggunakan keadilan restoratif diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Lucius Karus menyebut batalnya Puan membacakan Surpres RUU TPKS yang sebetulnya telah dikirim oleh pemerintah ke DPR menunjukkan bahwa rendahnya komitmen.
Politisi asal Bengkulu tersebut juga berpendapat, pembahasan RUU TPKS dapat dilakukan saat reses jika memungkinkan selama tidak menabrak aturan yang berlaku.
Belum adanya Surpres DIM RUU TPKS dari pemerintah ke DPR menjadi salah satu alasan mengapa Puan tidak membacakan Surpres tersebut dalam rapat paripurna penutupan masa sidang III DPR.
Willy menjelaskan bahwa mayoritas fraksi yang ada di Baleg sudah menyepakati bahwa pengesahan RUU TPKS perlu dilakukan sesegera mungkin.
UU Keolahragaan merupakan revisi dari Rancangan Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN).
Ia menilai, sidang di masa reses merupakan percepatan terselesaikannya UU TPKS ini.
Sebelum pengesahan DPR, tim pemerintah sudah enam kali melakukan konsinyering beberapa kali dengan Baleg di DPR
Eddy menegaskan dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TPKS, pemerintah menyusunnya dengan seksama dan sangat teliti.
Menurut dia, DPR hanya menunggu Surpres dan DIM RUU TPKS dari pemerintah, namun dalam beberapa hari lagi institusinya akan memasuki masa reses.
Revisi UU PPP ini dilakukan untuk mengakomodasi metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan setelah UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat.
Berdasarkan pandangan tiap fraksi yang disampaikan, delapan fraksi menyatakan setuju agar RUU tersebut diproses lebih lanjut dan satu fraksi yang meminta pendalaman yaitu Fraksi PKS.
NasDem berharap agar rancangan beleid itu segera rampung dibahas dan tak lagi ditunda-tunda.
Beleid tersebut mendapat dukungan mayoritas fraksi dan sah menjadi undang-undang (UU).
Wakil Ketua Pansus RUU IKN Saan Mustofa mengatakan kalau pembahasan di tingkat Panja relatif lancar dan tidak ada masalah maka Senin sore bisa selesai.
Supratman menjelaskan bahwa DPR harus melakukan perbaikan UU Ciptaker sebagaimana bunyi putusan MK
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved