Berita Terbaru Legislasi Hari Ini

Panja Telah Selesaikan 75 Dari 251 DIM Substansial RUU TPKS

Berdasarkan agenda yang disepakati Baleg, pengambilan keputusan tingkat II RUU TPKS akan dilakukan pada 5 April 2022.

RUU TPKS Memuat Parameter Pelecehan Seksual Non-fisik

Pihak pemerintah bakal membuat parameter bentuk pelecehan seksual non-fisik tersebut.

MPR: Penghapusan Istilah Madrasah di RUU Sisdiknas Inkonstitusional

Seharusnya, RUU Sisdiknas memayungi, mengakui dan mengembangkan seluruh bentuk satuan pendidikan yang diakui, sudah berkembang, diterima, diakui oleh masyarakat dan Negara.

RUU TPKS Diharapkan Disahkan Sebelum Penutupan Masa Persidangan

Jadwal pembahasan RUU TPKS akan dimulai dengan pembahasan tingkat panja yang akan dilakukan pada Senin, 28 Maret 2022, dan raker terakhir pengambilan keputusan akan dilakukan pada 5 April 2022

Tarik Menarik Kepentingan Hambat Penyelesaian Legilasi

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya dalam diskusi daring Rakyat Menagih DPR Revisi UU ITE, RUU TPKS, RUU PDP.

Aspek Formal dan Materi RUU Sisdiknas Dinilai Lemah

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sebagai organisasi guru tingkat nasional, menilai RUU Sisdiknas sangat lemah dari aspek formal prosedural dan aspek isi atau materi.

Menteri PPA Tunggu Undangan DPR RI Bahas RUU TPKS

Sejauh ini belum ada panggilan rapat membahas soal RUU TPKS tersebut. Namun, pihaknya menghormati kesibukan anggota dewan, mengingat rancangan itu atas inisiatif DPR RI.

Dinilai Belum Optimal Oleh Formappi, DPR Minta Penilaian Dilakukan Komprehensif Buhan Hanya Soal UU

Perlu dilihat kawan-kawan meskipun di tengah pandemi tetap bekerja dengan turun ke masayarakat untuk melihat langsung penanggulangan covid-19.'

Formappi Pertanyakan Kinerja Legislasi DPR

Sejumlah pekerjaan rumah seperti dalam bidang legislasi, pengawasan dan anggaran jauh dari harapkan masayarakat.

Kemendikbud: PAUD Bakal Jadi Jenjang Pendidikan Formal

UU Sisdiknas menempatkan Pendidikan Usia Dini (PAUD) bukan pada jenjang tersendiri, tapi melalui jalur formal dan nonformal yang menimbulkan dikotomi antara keduanya.

Wamenkumham: Ada 588 DIM RUU TPKS dari Pemerintah

Hal itu tentu saja akan memakan waktu yang lama karena butuh kesepakatan bersama dari semua fraksi dalam setiap pembahasan atau pasal demi pasal.

Wamenkumham: Kekerasan Seksual tidak Boleh Gunakan Restorative Justice

Penyelesaian kasus kekerasan seksual tanpa menggunakan keadilan restoratif diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Komitmen Puan untuk Memperjuangkan RUU TPKS Dipertanyakan

Lucius Karus menyebut batalnya Puan membacakan Surpres RUU TPKS yang sebetulnya telah dikirim oleh pemerintah ke DPR menunjukkan bahwa rendahnya komitmen.

NasDem Tagih 'Political Will' Pimpinan DPR untuk Bahas RUU TPKS

Politisi asal Bengkulu tersebut juga berpendapat, pembahasan RUU TPKS dapat dilakukan saat reses jika memungkinkan selama tidak menabrak aturan yang berlaku.

Baleg Ungkap Surpres RUU TPKS Sudah Diterima, Ketua DPR: Belum Ada

Belum adanya Surpres DIM RUU TPKS dari pemerintah ke DPR menjadi salah satu alasan mengapa Puan tidak membacakan Surpres tersebut dalam rapat paripurna penutupan masa sidang III DPR.

Baleg Pastikan DPR Bahas RUU TPKS Kendati Reses

Willy menjelaskan bahwa mayoritas fraksi yang ada di Baleg sudah menyepakati bahwa pengesahan RUU TPKS perlu dilakukan sesegera mungkin.

DPR Sahkan RUU Keolahragaan Jadi Undang-Undang

UU Keolahragaan merupakan revisi dari Rancangan Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN).

Baleg Tunggu Disposisi Pimpinan DPR untuk Bahas RUU TPKS

Ia menilai, sidang di masa reses merupakan percepatan terselesaikannya UU TPKS ini.

Pemerintah Tuntaskan DIM RUU TPKS

Sebelum pengesahan DPR, tim pemerintah sudah enam kali melakukan konsinyering beberapa kali dengan Baleg di DPR

Wamenkumham: Pasal dalam RUU TPKS tidak Tumpang Tindih dengan UU lain

Eddy menegaskan dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TPKS, pemerintah menyusunnya dengan seksama dan sangat teliti.

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

Pancasila sebagai Alternatif Politik HAM Global

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia