Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
PANITIA Kerja (Panja) telah melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) selama dua hari. Hasilnya, sebanyak 75 dari 251 daftar inventaris masalah (DIM) substansial RUU TPKS berhasil diselesaikan.
"Sebanyak 75 DIM sudah selesai sampai hari ini dari 251 DIM yang substansial. Jadi ya lebih seperempat lah," kata Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu berharap pembahasan bisa diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Berdasarkan agenda yang disepakati Baleg, pengambilan keputusan tingkat II RUU TPKS akan dilakukan pada 5 April 2022.
"Sebagai Ketua Panja, saya tentu mengacu pada time frame yg sudah disepakati, semoga saja ini bisa selesai," ungkap dia.
Upaya menyelesaikan pembahasan RUU TPKS di tengah waktu singkat itu didukung dengan iklim pembahasan yang baik. Menurut dia, Panja dan pemerintah memiliki semangat yang sama agar bakal beleid tersebut bisa segera disahkan.
Baca juga: Menuju Pilpres 2024, Pengamat Politik Nilai Puan Jadi Magnet Politik
"Saya melihat baik pihak DPR ataupun pemerintah memiliki political will yang sama dalam proses mensahkan RUU TPKS ini. Jd tone-nya sama, political will-nya sama," sebut dia.
Semangat tersebut terlihat dari proses pembahasan yang dilakukan. Baleg dan pemerintah bersedia lembur agar RUU TPKS bisa segera disahkan.
"Mulai besok kita mulai rapat intensif sampai malam, harusnya hari ini (pembahasan RUU TPKS dilakukan hingga malam)," ujar dia. (OL-4)
Megawati memperingatkan agar revisi UU Pemilu tidak boleh dilakukan hanya untuk mengubah substansi demokrasi.
Pekerja migran Indonesia adalah wajah negara di luar negeri. Sehingga, ia menilai pekerja migran tersebut harus memiliki kompetensi serta jasmani dan rohani yang sehat.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Hal ini penting agar kinerja DPR nantinya bisa secara tepat menjawab permasalahan di masyarakat.
Hal itu diungkapkan Yasonna saat mengikuti rapat kerja perdana dengan Komisi XIII DPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11).
Revisi itu dapat dimulai dari revisi UU Pemilu. Selain itu, UU MD3 juga perlu direvisi.
Supratman menuturkan proses pembentukan undang-undang harus melalui mekanisme politik dengan persetujuan berbagai partai politik khususnya yang berada di legislatif.
INDONESIA merupakan negara dengan jumlah koperasi terbanyak di dunia. Perkembangan jumlah koperasi dan anggota koperasi dari 2013 hingga 2018 mengalami peningkatan signifikan.
PERGUARUAN tinggi dipastikan hanya menerima manfaat dari pengelolaan hasil tambang. Sementara, pengelolaannya bakal diserahkan kepada BUMN, BUMD dan swasta yang ditunjuk pemerintah
MESKI terus diganjal DPR selama 20 tahun, satu-satunya solusi pengesahan UU PPRT juga ada di tangan DPR.
KETUA Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pihaknya berencana membentuk Undang-Undang (UU) Politik dengan menggunakan metode Omnibus Law.
Badan Legislasi (Baleg) DPR akan menyepakati perubahan beleid itu untuk diambil keputusan tingkat satu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved