Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PANITIA Kerja (Panja) telah melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) selama dua hari. Hasilnya, sebanyak 75 dari 251 daftar inventaris masalah (DIM) substansial RUU TPKS berhasil diselesaikan.
"Sebanyak 75 DIM sudah selesai sampai hari ini dari 251 DIM yang substansial. Jadi ya lebih seperempat lah," kata Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu berharap pembahasan bisa diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Berdasarkan agenda yang disepakati Baleg, pengambilan keputusan tingkat II RUU TPKS akan dilakukan pada 5 April 2022.
"Sebagai Ketua Panja, saya tentu mengacu pada time frame yg sudah disepakati, semoga saja ini bisa selesai," ungkap dia.
Upaya menyelesaikan pembahasan RUU TPKS di tengah waktu singkat itu didukung dengan iklim pembahasan yang baik. Menurut dia, Panja dan pemerintah memiliki semangat yang sama agar bakal beleid tersebut bisa segera disahkan.
Baca juga: Menuju Pilpres 2024, Pengamat Politik Nilai Puan Jadi Magnet Politik
"Saya melihat baik pihak DPR ataupun pemerintah memiliki political will yang sama dalam proses mensahkan RUU TPKS ini. Jd tone-nya sama, political will-nya sama," sebut dia.
Semangat tersebut terlihat dari proses pembahasan yang dilakukan. Baleg dan pemerintah bersedia lembur agar RUU TPKS bisa segera disahkan.
"Mulai besok kita mulai rapat intensif sampai malam, harusnya hari ini (pembahasan RUU TPKS dilakukan hingga malam)," ujar dia. (OL-4)
Permasalahan dalam legislasi saat ini dinilai telah menyentuh level fundamental, baik dari sisi substansi (material) maupun prosedur pembentukan (formal).
Ketidakpatuhan terhadap tenggat waktu ini merupakan persoalan kronis di parlemen.
Jika menilik tren dalam lima tahun terakhir sejak 2020, efektivitas legislasi DPR hanya berkisar antara 8% hingga 22%.
Ia menegaskan pemerintah tetap menghormati setiap putusan MK dan memandang perbedaan pendapat hukum sebagai hal yang normal dalam negara demokratis.
Saat menerima delegasi Vietnam di Jakarta, kemarin, dia mengatakan digitalisasi merupakan fondasi penting dalam modernisasi layanan hukum Indonesia.
PAKAR Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan DPR dan pemerintah dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
PEMBENAHAN tata kelola royalti musik kembali menjadi perhatian utama dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada pekan lalu.
KOALISI Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat menilai proses pengakuan masyarakat adat di Indonesia hingga kini masih dilakukan secara bersyarat, berlapis, dan sektoral.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI resmi menetapkan Prolegnas Prioritas 2026 dengan 67 RUU.
ANGGOTA Baleg DPR RI Firman Soebagyo mengatakan belum dapat memastikan waktu selesainya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh DPR RI.
Baleg DPR RI menyatakan DPR bisa mengambil alih pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang saat ini merupakan RUU inisiatif pemerintah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved