Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
MENUJU Pilpres 2024, berkembang wacana untuk menduetkan Puan Maharani dengan beragam tokoh sebagai pasangan capres dan cawapres. Fenomena ini dilihat Lembaga Kajian Indonesia Maju Institute menilai Puan Maharani menjadi magnet politik bagi figur politik lainnya.
Pengamat politik Indonesia Maju Institute, Andi Purnomo, menyebut Puan memiliki keunggulan dari sisi mesin politik. Dia menyebut Puan merupakan figur politikus dari partai pemenang pemilu sebelumnya.
"Figur lain ingin berduet dengan Puan karena ingin mendapat mesin politik yang tangguh. PDIP yang menjadi pemenang pemilu 2019 membuktikan bahwa mesin politiknya berjalan maksimal. Artinya saat Puan maju Pilpres, mesin politik PDIP akan juga bergerak maksimal menangkan dia," ujar Andi melalui keterangan tertulis, Selasa, (29/3).
Selain itu, kata Andi, tak lepas dari figur Puan sebagai perempuan di tengah kontestasi menuju Pilpres 2024. Di tengah dominasi figur potensial capres dari kalangan lelaki, Puan berasal dari kaum perempuan.
Hal ini menarik dan dapat menjadi potensi bagi seorang figur saat berduet dengan Puan. Sehingga mereka dapat menggarap potensi suara dari kalangan perempuan.
Baca juga: Warga Maluku Jabodetabek Deklarasi Dukung Ganjar-Puan
Hal lain yang tak bisa dilupakan adalah rekam jejak Puan di pentas politik Indonesia.
Puan, menurut Andi, bukan merupakan politikus kemaren sore. Puan telah malang melintang di dunia politik dan telah memegang beragam macam jabatan seperti anggota DPR, menteri, hingga saat ini ketua DPR.
"Jadi figur lain melihat Puan adalah orang yang berpengalaman dan berkwalitas. Sehingga menggandeng Puan tentunya akan baik jika nanti mereka menang. Dimana mengurus dan memimpin negara dibutuhkan orang yang cakap dan berpengalaman," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, saat ini di publik ramai wacana untuk menduetkan Puan dengan Anies Baswedan. Puan mengomentarai wacana ini dengan tak ada yang tak mungkin di dunia politik. Politikus PDIP ini juga menyatakan dirinya saat ini punya hubungan baik dan tak ada sikap permusuhan dengan Anies.
Selain itu, beredar juga wacana untuk menduetkan Puan dengan Ganjar Pranowo. Begitu juga wacana untuk menduetkan Puan dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto. (RO/OL-09)
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Pria yang akrab disapa Romy tersebut mengatakan bahwa PPP masih menunggu hasil muktamar partai yang rencananya digelar pada September mendatang.
Wakil Ketua Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mendeklariskan pencalonan Prabowo sebagai capres di pemilu selanjutnya.
Ray Rangkuti menilai keputusan Partai Gerindra dalam mengusung kembali Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden 2029 terlalu cepat.
Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik.
Cak Imin enggan menanggapi lebih jauh ihwal kemungkinan memajukan dirinya. Ia menilai pesta demokrasi 2029 masih lama.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyikapi serius lonjakan kasus covid-19 di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci
KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah terukur dalam menyikapi tren peningkatan kasus Covid-19 di kawasan Asia, termasuk di Indonesia.
Cucu Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno itu menegaskan sebaiknya seluruh pihak menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah.
Puan Maharani merespons rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah nasional, termasuk menghapus istilah "Orde Lama".
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved