Berita Terbaru Legislasi Hari Ini

Gugatan Uji Formil UU IKN Kandas Gara-gara Melewati Tenggat 45 Hari

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjelaskan pengujian formil suatu undang-undang harus memenuhi keterpenuhan tenggang waktu pengajuan pengujian formil.

Pemidanaan Dokter dan Advokat Dihapus dari Revisi KUHP

Eddy menjelaskan pemidanaan terhadap advokat dihapus lantaran undang-undang tidak boleh bersifat diskriminatif.

UU P3 Rampung, DPR Tunggu Surpres Revisi UU Ciptaker

DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).

Revisi UU Peraturan Perundang-undangan Memuat 19 Poin Perubahan

Rapat yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani tersebut dihadiri langsung oleh 66 anggota dewan sedangkan 220 anggota lainnya mengikuti rapat secara virtual dan 62 anggota tidak hadir dengan izin.

Masih Belum Dapat Penomoran, UU TPKS Mandek di Sekretariat Negara

Nahar berharap tidak ada kendala atau masalah terkait penomoran ini. Dia menambahkan penomoran ini hanya menunggu waktu saja.

Korban Kekerasan Seksual Masih Ditangani UU yang Lama

Jangan sampai UU TPKS mengulangi kesalahan seperti UU Perlindungan Anak yang implementasinya jadi sulit karena undang-undang turunannya butuh waktu yang lama untuk disusun.

Publik Tunggu Aturan Turunan UU TPKS

Menurut Ketua DPR Puan Maharani, aturan UU TPKS harus sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat akan perlindungan kekerasan seksual yang berpihak terhadap korban.

Puan: Legislasi bukan hanya Kuantitas, tapi juga Kualitas

Puan meminta agar tolok ukur program legislasi yang dirumuskan DPR tidak berdasarkan dari banyaknya undang-undang yang dilahirkan, namun dari kualitasnya.

RUU PPP Kembalikan Penomoran UU ke Setneg

Dengan begitu, penomoran UU tidak lagi dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham).

Ketua DPR Dituntut Perjuangkan Kesetaraan Gender yang Lebih Luas

Bivitri Susanti mengatakan, Puan bisa berbuat lebih banyak dari itu. Berkolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil dan mulai dari lingkup kerjanya sendiri di DPR.  

NasDem Desak Pemerintah Akselerasi Implementasi UU TPKS

Pengesahan UU TPKS pada 13 April 2022 disebutkan Amelia perlu mendapatkan apreiasi setelah sebelumnya tertunda 8 tahun.

Tidak Sepakat Nomenklatur BNPB, Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana Disetop

Komisi VIII menginisiasi pembahasan RUU tersebut ialah agar lembaga BNPB dapat diperkuat. Namun demikian, kenyataanya, pemerintah malah tidak menghendaki adanya lembaga BNPB.

Puan: Kebut Aturan Turunan, Agar UU TPKS Segera Dirasakan Implementasinya

Agar UU TPKS bisa segera diimplementasikan menjadi instrumen hukum yang kuat dan komprehensif dalam pencegahan dan pengaturan sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual.

NasDem Tegaskan UU TPKS tidak Dukung Penyimpangan Seksual

UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang baru saja disahkan menjadi Undang-Undang (UU) TPKS sama sekali tidak mendukung penyimpangan seksual.

Pengesahan RUU TPKS Dapat Apresiasi Tinggi dari Elemen Perempuan

Puan dianggap berjasa karena terus berkomitmen mengesahkan undang-undang yang pembahasannya dimulai sejak beberapa periode DPR lalu.

RUU TPKS Resmi Disahkan, DPR: Ini Tonggak Sejarah

RUU TPKS sudah diperjuangkan sejak tahun 2016 dan pembahasannya mengalami dinamika, termasuk berbagai penolakan.

Pemekaran untuk Akselerasi Pembangunan dan Kesejahteraan Papua

Pemekaran wilayah Papua bertujuan agar ada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Baleg DPR Setujui Pemekaran 3 Provinsi Baru di Papua

Penamaan 3 provinsi tersebut selanjtunya dilakukan berdasarkan wilayah adat, Provinsi Ha Anim untuk Papua Selatan, Meegapo untuk Papua Tengah, dan LApago untuk Provinsi Papua Tengah.

Puan: RUU TPKS Hadiah Bagi Kaum Perempuan di Hari Kartini

RUU TPKS akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI usai Baleg dan Pemerintah menyepakati rancangan undang-undang tersebut pada pembahasan tingkat pertama pada hari Rabu (6/4).

Pemerintah dan DPR Sepakat Segera Bahas RUU Perampasan Aset

Di waktu yang sama pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly di DPR.

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

Pancasila sebagai Alternatif Politik HAM Global

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia