Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI VIII DPR RI dan Kementerian Sosial bersepakat untuk menghentikan pembahasan tentang RUU tentang Penanggulangan Bencana pada tingkat satu. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto.
Ia menilai bahwa tidak ada kesepakatan mengenai nomeklatur kelembagaan BNPB. "Komisi VIII tetap berpegang pada RUU Penanggulangan Bencana bahwa nomenklatur kelembagaan BNPB disebutkan secara eksplisit dalam RUU Penanggulangan Bencana. Sementara pemerintah tidak mau menyebutkan secara eksplisit dan pengaturan lebih lanjut mengenai lembaga ini akan diatur dalam peraturan presiden untuk memberikan fleksibilitas pada presiden," kata Yandri, Rabu (13/4).
Ia menyatakan, tujuan utama komisi VIII menginisiasi pembahasan RUU tersebut ialah agar lembaga BNPB dapat diperkuat. Namun demikian, kenyataanya, pemerintah malah tidak menghendaki adanya lembaga BNPB.
"Artinya kalau BNPB tidak ada berarti bubar, dong. Pemerintah juga mengatakan bahwa tidak perlu disebut lembaga BNPB, cukup melalui perpres. Bagi kami ini krusial, sementara kita tahu setiap hari ada bencana," ungkap dia.
Baca juga: Hadapi Kencangnya Perubahan Iklim, BMKG Ingatkan Pemerintah Lakukan Ini
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui bahwa belum ada titik temu antara pemerintah dan Komisi VIII DPR terkait dengan RUU Penanggulangan Bencana.
"Di hold dulu, saya juga mencoba melengkapi langkah-langkah. Karena kalau sekarang ini kita masih nangani marginnya itu bencana bulan Februari sampe sekarang aku masing nangani pengungsi Itu harus ada dasarnya," ujar Risma ditemui di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (13/4).
Ia menuturkan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan dan memperbaiki langkah-langka penanganan bencana dari Kementerian Sosial.
"Kayak sekarang misal, daerah BMKG meramalkan ada tsunami besar itu harus diantisipasi sebelumnya ini belum teratur," ungkap Risma.
"Karena itu kita harus nyiapkan juga pra, saat dan kemudian pasca kita akan lengkapi di uu kita nanti kedepannya, jadi bukan diberentikan tapi dihold," pungkas Risma.(OL-4)
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengeluhkan harga tiket pesawat yang mahal untuk menuju titik bencana di Sumatra dan Aceh.
Regulasi yang ditetapkan pada 17 Desember 2025 ini bertujuan untuk memperkuat aspek kelembagaan BPBD di seluruh Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks.
Realitas menunjukkan dashboard BNPB dan media sosial penuh data kuantitatif korban, tapi minim ruang bagi suara kualitatif warga terdampak bencana.
Kementerian Pekerjaan Umum melaporkan bahwa dalam dua pekan terakhir telah berhasil membangun 11 unit jembatan bailey dengan kapasitas beban 30–50 ton.
Untuk pengumpulan donasi dilakukan di dua lokasi pos.
Ferry meminta semua masyarakat untuk bahu-membahu untuk membantu korban bencana Sumatra.
Permasalahan dalam legislasi saat ini dinilai telah menyentuh level fundamental, baik dari sisi substansi (material) maupun prosedur pembentukan (formal).
Ketidakpatuhan terhadap tenggat waktu ini merupakan persoalan kronis di parlemen.
Jika menilik tren dalam lima tahun terakhir sejak 2020, efektivitas legislasi DPR hanya berkisar antara 8% hingga 22%.
Ia menegaskan pemerintah tetap menghormati setiap putusan MK dan memandang perbedaan pendapat hukum sebagai hal yang normal dalam negara demokratis.
Saat menerima delegasi Vietnam di Jakarta, kemarin, dia mengatakan digitalisasi merupakan fondasi penting dalam modernisasi layanan hukum Indonesia.
PAKAR Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan DPR dan pemerintah dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved