Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
KOMISI VIII DPR RI dan Kementerian Sosial bersepakat untuk menghentikan pembahasan tentang RUU tentang Penanggulangan Bencana pada tingkat satu. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto.
Ia menilai bahwa tidak ada kesepakatan mengenai nomeklatur kelembagaan BNPB. "Komisi VIII tetap berpegang pada RUU Penanggulangan Bencana bahwa nomenklatur kelembagaan BNPB disebutkan secara eksplisit dalam RUU Penanggulangan Bencana. Sementara pemerintah tidak mau menyebutkan secara eksplisit dan pengaturan lebih lanjut mengenai lembaga ini akan diatur dalam peraturan presiden untuk memberikan fleksibilitas pada presiden," kata Yandri, Rabu (13/4).
Ia menyatakan, tujuan utama komisi VIII menginisiasi pembahasan RUU tersebut ialah agar lembaga BNPB dapat diperkuat. Namun demikian, kenyataanya, pemerintah malah tidak menghendaki adanya lembaga BNPB.
"Artinya kalau BNPB tidak ada berarti bubar, dong. Pemerintah juga mengatakan bahwa tidak perlu disebut lembaga BNPB, cukup melalui perpres. Bagi kami ini krusial, sementara kita tahu setiap hari ada bencana," ungkap dia.
Baca juga: Hadapi Kencangnya Perubahan Iklim, BMKG Ingatkan Pemerintah Lakukan Ini
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui bahwa belum ada titik temu antara pemerintah dan Komisi VIII DPR terkait dengan RUU Penanggulangan Bencana.
"Di hold dulu, saya juga mencoba melengkapi langkah-langkah. Karena kalau sekarang ini kita masih nangani marginnya itu bencana bulan Februari sampe sekarang aku masing nangani pengungsi Itu harus ada dasarnya," ujar Risma ditemui di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (13/4).
Ia menuturkan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan dan memperbaiki langkah-langka penanganan bencana dari Kementerian Sosial.
"Kayak sekarang misal, daerah BMKG meramalkan ada tsunami besar itu harus diantisipasi sebelumnya ini belum teratur," ungkap Risma.
"Karena itu kita harus nyiapkan juga pra, saat dan kemudian pasca kita akan lengkapi di uu kita nanti kedepannya, jadi bukan diberentikan tapi dihold," pungkas Risma.(OL-4)
BUPATI Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, mengukuhkan relawan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kecamatan Gantiwarno, Klaten, Senin (23/6).
PEMERINTAH menggelontorkan Rp1,4 miliar dana siap pakai untuk dukungan penanganan bencana, salah satunya banjir di Bekasi.
Anggaran untuk respons cepat terhadap bencana tetap tersedia dan menjadi prioritas pemerintah dalam melindungi masyarakat tidak berubah.
Menko PMK Pratikno memastikan efisiensi anggaran yang saat ini dilakukan tidak akan berdampak pada upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.
Salah satu penanganan darurat bencana yang bisa menjadi pembelajaran terkait kepemimpinan dalam fungsi komando adalah penanganan Tanggap Darurat Bencana di Sukabumi.
Apel relawan Rumah Zakat juga dilaksanakan di 25 titik di Indonesia
UU TNI tidak memenuhi syarat untuk dibentuk melalui mekanisme carry over dan lemah secara kepastian hukum.
Legislasi harusnya menjadi proses yang harus dijalankan oleh DPR dan pemerintah secara cermat dan hati-hati dan bukan administratif dan kegiatan rutin yang dilakukan para pembentuk UU belaka.
Isnur meminta pemerintah dan DPR segera membuka dan menyampaikan DIM revisi KUHAP tersebut sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang kerap membatalkan undang-undang hasil pembahasan panjang DPR lewat sidang pengujian.
Megawati memperingatkan agar revisi UU Pemilu tidak boleh dilakukan hanya untuk mengubah substansi demokrasi.
Pekerja migran Indonesia adalah wajah negara di luar negeri. Sehingga, ia menilai pekerja migran tersebut harus memiliki kompetensi serta jasmani dan rohani yang sehat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved