Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
PEMERINTAH memastikan efisiensi anggaran yang saat ini dilakukan tidak akan berdampak pada upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menegaskan anggaran untuk respons cepat terhadap bencana tetap tersedia dan menjadi prioritas pemerintah dalam melindungi masyarakat tidak berubah.
"Kita memang diarahkan oleh Presiden RI untuk melakukan efisiensi anggaran, dan itu bagus. Namun, fungsi-fungsi pemerintahan tetap berjalan seperti biasa, tidak ada yang terganggu. Justru dengan efisiensi ini, alokasi anggaran bisa lebih fokus untuk pelayanan langsung kepada masyarakat," kata Pratikno, Rabu (5/2).
Ia mencontohkan, dalam penanggulangan bencana, BNPB masih memiliki Dana Siap Pakai yang dapat digunakan kapan saja untuk respons cepat. Selain itu, langkah-langkah mitigasi seperti perbaikan infrastruktur, edukasi masyarakat, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah tetap menjadi prioritas.
"Kami tetap mengantisipasi potensi-potensi bencana. Pemerintah melalui BNPB dan Kemenko PMK terus mengoordinasikan upaya tanggap darurat, termasuk di Kalimantan Barat baru-baru ini," ujar dia.
Dalam jangka menengah, Kemenko PMK juga telah berkoordinasi dengan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, tidak hanya mampu bertahan terhadap bencana alam, tetapi juga berfungsi untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
"Dalam jangka menengah, kami terus berkoordinasi terutama dengan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Infrastruktur harus terus diperbaiki, sungai-sungai dinormalisasi, waduk juga dinormalisasi untuk mengurangi bencana," tuturnya.(M-2)
Pemerintah Kota Bandung telah menjalankan berbagai kebijakan strategis dalam penanggulangan bencana
BUPATI Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, mengukuhkan relawan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kecamatan Gantiwarno, Klaten, Senin (23/6).
PEMERINTAH menggelontorkan Rp1,4 miliar dana siap pakai untuk dukungan penanganan bencana, salah satunya banjir di Bekasi.
Menko PMK Pratikno memastikan efisiensi anggaran yang saat ini dilakukan tidak akan berdampak pada upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.
Salah satu penanganan darurat bencana yang bisa menjadi pembelajaran terkait kepemimpinan dalam fungsi komando adalah penanganan Tanggap Darurat Bencana di Sukabumi.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat beberapa kejadian bencana di pekan kedua bulan Agustus 2025. Data tersebut dihimpun pada periode 11 hingga 12 Agustus 2025
BNPB mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas tahun ini relatif kecil, hanya sekitar 3.000 hektare
Abdul Muhari pun mengimbau kepada seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.
BNP segera melaksanakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dengan melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan darurat karhutla di Kalimantan Barat.
BNPB meminta warga Kabupaten Flores Timur untuk tidak kembali ke kampung halaman atau kawasan rawan bencana (KRB) menyusul erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki
Pemerintah Provinsi Kalbar mencatat luas area terdampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah tersebut mencapai 1.149,02 hektare, per 31 Mei 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved