Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH memastikan efisiensi anggaran yang saat ini dilakukan tidak akan berdampak pada upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menegaskan anggaran untuk respons cepat terhadap bencana tetap tersedia dan menjadi prioritas pemerintah dalam melindungi masyarakat tidak berubah.
"Kita memang diarahkan oleh Presiden RI untuk melakukan efisiensi anggaran, dan itu bagus. Namun, fungsi-fungsi pemerintahan tetap berjalan seperti biasa, tidak ada yang terganggu. Justru dengan efisiensi ini, alokasi anggaran bisa lebih fokus untuk pelayanan langsung kepada masyarakat," kata Pratikno, Rabu (5/2).
Ia mencontohkan, dalam penanggulangan bencana, BNPB masih memiliki Dana Siap Pakai yang dapat digunakan kapan saja untuk respons cepat. Selain itu, langkah-langkah mitigasi seperti perbaikan infrastruktur, edukasi masyarakat, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah tetap menjadi prioritas.
"Kami tetap mengantisipasi potensi-potensi bencana. Pemerintah melalui BNPB dan Kemenko PMK terus mengoordinasikan upaya tanggap darurat, termasuk di Kalimantan Barat baru-baru ini," ujar dia.
Dalam jangka menengah, Kemenko PMK juga telah berkoordinasi dengan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, tidak hanya mampu bertahan terhadap bencana alam, tetapi juga berfungsi untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
"Dalam jangka menengah, kami terus berkoordinasi terutama dengan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Infrastruktur harus terus diperbaiki, sungai-sungai dinormalisasi, waduk juga dinormalisasi untuk mengurangi bencana," tuturnya.(M-2)
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meninjau dan mengevaluasi penanganan bencana longsor di Desa Pasirlangu, Bandung Barat
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengeluhkan harga tiket pesawat yang mahal untuk menuju titik bencana di Sumatra dan Aceh.
Regulasi yang ditetapkan pada 17 Desember 2025 ini bertujuan untuk memperkuat aspek kelembagaan BPBD di seluruh Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks.
Realitas menunjukkan dashboard BNPB dan media sosial penuh data kuantitatif korban, tapi minim ruang bagi suara kualitatif warga terdampak bencana.
Kementerian Pekerjaan Umum melaporkan bahwa dalam dua pekan terakhir telah berhasil membangun 11 unit jembatan bailey dengan kapasitas beban 30–50 ton.
Untuk pengumpulan donasi dilakukan di dua lokasi pos.
BNPB akan segera menyalurkan bantuan stimulan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak bencana Sumatra.
BNPB mencatat telah terjadi 243 kejadian bencana di Indonesia sepanjang tahun 2026.
BNPB juga menyalurkan bantuan dana tunggu hunian bagi warga yang memilih tinggal sementara di rumah keluarga atau sanak saudara. Bantuan tersebut sebesar Rp600 ribu per bulan.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan tetap siaga mendampingi pemerintah daerah meski status tanggap darurat bencana di sejumlah wilayah di Sumatra telah dicabut.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti masih minimnya anggaran mitigasi bencana di Indonesia, di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan kerentanan wilayah.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti alih fungsi lahan dan menurunnya daya dukung lingkungan sebagai faktor utama yang memperparah dampak bencana alam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved