Jelaskan Penanggulangan Bencana di Sumatra, Seskab Teddy Dinilai Jawab Keresahan Publik

SEKRETARIAT Kabinet (Setkab) menginformasikan perkembangan signifikan capaian pemulihan infrastruktur penghubung kawasan di Pulau Sumatra, memasuki pekan keempat pascabencana. Hal itu berdasarkan hasil pertemuannya dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di kantor Setkab.

"Memasuki minggu keempat pascabencana, sejumlah perkembangan signifikan telah dicapai," katanya, Jakarta, Selasa (23/12).

Menurut dia, Kementerian Pekerjaan Umum melaporkan bahwa dalam dua pekan terakhir telah berhasil membangun 11 unit jembatan bailey dengan kapasitas beban 30–50 ton untuk menyambungkan sungai selebar 40 hingga 180 meter.

Baca juga : Ferry Irwandi Nilai Penanggulangan Bencana Sumatra oleh Pemerintah, Ini Hasilnya

Selain itu, dari total 52 kabupaten/kota yang sebelumnya mengalami hampir terputusnya akses jalan, kini hanya tersisa empat kabupaten yang jalannya belum dapat beroperasi secara sempurna. Terkait kondisi jalan nasional, pemerintah menjelaskan bahwa di Provinsi Aceh terdapat 38 titik jalan putus, dengan 32 titik di antaranya sudah kembali fungsional dan enam lainnya masih dalam tahap perbaikan. Sebelumnya, Teddy menjelaskan penanganan bencana yang dilakukan pemerintah di Sumatra.

Teddy membantah tudingan pemerintah lambat dalam penanganan bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. Ia mengatakan bahwa pemerintah telah bergerak sejak hari pertama bencana menghantam Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat. Teddy menyebut hujan deras mengguyur wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar, sejak 24, 25, dan 26 November. Banjir mulai terjadi pada 25 dan 26 November.

Menurut Teddy, pemerintah langsung turun ke lokasi bencana pada hari itu juga. Termasuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto yang terbang langsung dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. "Jadi itu semuanya sejak hari pertama, saya pastikan sudah berjuang keras, secepat mungkin di sana," kata Teddy.

Baca juga : Heli Angkut Logistik hingga Al-Qur'an ke Aceh Tamiang

Menanggapinya, Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai Teddy mampu menjawab keresahan publik terkait penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Ya menjawab keeresahan publik, paling tidak menjawab dinamika yang terjadi di persepsi publik, karena bencana ini jadi menimbulkan persepsi publik,” kata Trubus.

Menurutnya, peran yang diambil Teddy dalam menyampaikan progres penanganan bencana dianggap sebagai momentum menunjukkan upaya pemerintah dalam menangani bencana di tengah kritik tajam. “Menurut saya ada kesempatan luar biasa bagi pemerintah dalam menjelaskan penanganan bencana Sumatra yang seolah-olah (disebut) tidak optimal,” ujarnya.

Trubus menyebut pemerintah terus bergerak dalam melakukan penanganan bencana. Namun, memang daerah yang terdampak bencana sangat luas. Lebih lanjut dia mengatakan, kondisi sekarang berbeda dengan Tsunami Aceh 2004, di mana pemerintah menetapkan status bencana nasional karena keterbatasan.

“Misalnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum terbentuk, kemudian anggaran APBD juga belum ada mengenai status tanggap darurat, sehingga pilihannya cuma menetapkan bencana nasional,” ujarnya.

Oleh karena itu, Trubus mendorong adanya kemandirian dari pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Kondisi yang terjadi di Sumatra, menurutnya, menandakan lemahnya pemerintah daerah dalam penanganan bencana, baik saat kejadian maupun pascabencana.

“Harusnya pada pra itu kan ada sosialisasi, pendidikan dan lain-lain, contoh di Yogyakarta, ketika gunung meletus itu warganya tidak teriak-teriak karena sudah tau mau ke mana. Atau Lumajang saat Gunung Semeru meletus,” katanya. (Ant/P-3)