Aceh dan Sumatra Terendam, Apakah Aspirasi Rakyat Ikut Tenggelam?

BANJIR bandang dahsyat yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak akhir November 2025 telah merenggut lebih dari 1.000 jiwa, dengan 415 meninggal di Aceh saja, ribuan rumah rusak, dan ratusan ribu warga mengungsi. Bencana ini bukan hanya menggenangi tanah, tapi juga menguji ketangguhan sistem penanggulangan bencana nasional. Aspirasi rakyat terdampak sering kali terpinggirkan di tengah hiruk-pikuk respons darurat.

Dampak Tragis Banjir Sumatra

Wilayah Aceh seperti Pidie Jaya, Aceh Tamiang, dan Bireuen paling parah terdampak, dengan 775.342 jiwa mengungsi dan infrastruktur seperti 138.500 rumah, 668 fasilitas umum, serta ratusan sekolah dan rumah ibadah hancur. Pengungsi kini menghadapi ancaman penyakit kulit serta ISPA akibat kondisi sanitasi buruk. 

Sementara itu, masa tanggap darurat di Sumbar diperpanjang hingga 22 Desember karena pencarian korban masih berlangsung. Kerusakan lingkungan, termasuk deforestasi yang menyebabkan tanah longsor, menjadi pemicu utama yang memperburuk banjir ini, menunjukkan kegagalan pencegahan jangka panjang.

Baca juga : Pancasila Menjadi Filter Etika AI bagi Generasi Z Indonesia

Respons Pemerintah: Cepat tapi Terfragmentasi

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh kekuatan nasional untuk evakuasi, logistik, dan rekonstruksi, termasuk percepatan hunian sementara serta pemulihan komunikasi. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya bahkan turun langsung ke Pidie untuk menerima aspirasi warga soal air bersih, sanitasi, dan pembersihan lumpur, yang akan disalurkan ke kementerian terkait. Namun, BNPB mencatat 218 orang masih hilang per 14 Desember, sedangkan distribusi bantuan sering terhambat akses logistik, memicu keluhan warga bahwa suara mereka tenggelam di birokrasi.

Aspirasi Rakyat yang Terabaikan

Di balik angka korban, aspirasi rakyat seperti tuntutan infrastruktur tahan bencana, relokasi aman, dan kompensasi cepat sering kali hanya jadi catatan lisan tanpa tindak lanjut konkret. Gen Z Aceh, yang aktif di media sosial, menyoroti isu keberlanjutan lingkungan sebagai akar masalah, tapi respons pemerintah lebih fokus darurat daripada reformasi sistemik seperti reboisasi atau regulasi tambang liar. Apakah suara ini ikut 'terendam' karena prioritas politik nasional mengalihkan perhatian dari kebutuhan lokal?

Menuju Kebijakan Inklusif

Pemerintah harus mengintegrasikan aspirasi rakyat ke dalam dashboard BNPB secara real-time, dengan forum dialog pascabencana yang melibatkan LSM dan warga terdampak untuk menghindari pengulangan tragedi. Hanya dengan komunikasi dua arah yang transparan, ekuitas bencana bisa dibangun, memastikan Aceh, Sumbar, dan Sumut bangkit bukan hanya secara fisik, tapi juga suaranya didengar.

Baca juga : Dampak Anak dari Keluarga Broken Home dan Kaitannya dengan Perkembangan Peserta Didik

Saatnya mengubah peristiwa banjir ini jadi momentum reformasi, agar aspirasi rakyat tak lagi tenggelam. Sebagai mahasiswa komunikasi yang lahir dan besar di tanah Nusantara, saya melihat banjir Aceh dan Sumatra bukan sekadar bencana alam, melainkan cermin ketidakadilan struktural, ketika aspirasi rakyat terdampak sering kali terabaikan demi narasi heroik respons darurat pemerintah.

Dari bangku kuliah, kami diajarkan bahwa komunikasi efektif harus dua arah—bukan monolog elite pusat ke pinggiran. Realitas menunjukkan dashboard BNPB dan media sosial penuh data kuantitatif korban, tapi minim ruang bagi suara kualitatif warga seperti tuntutan relokasi berkelanjutan atau akuntabilitas deforestasi.

Pandangan kami generasi muda: pemerintah wajib melakukan transformasi digitalisasi aspirasi menjadi kebijakan inklusif, seperti platform crowdsourcing pascabencana, agar suara korban terdampak bencana tak lagi tenggelam di lautan birokrasi, tapi jadi fondasi reformasi nasional yang adil dan transparan.