Pancasila Menjadi Filter Etika AI bagi Generasi Z Indonesia

DI era di mana kecerdasan buatan (AI) meresap ke setiap sudut kehidupan sehari-hari, Generasi Z Indonesia, kaum digital natives yang lahir antara 1997-2012, menghadapi dilema etis yang mendalam. Dari algoritma Tiktok yang memengaruhi opini publik hingga ChatGPT yang menghasilkan konten instan, AI menjanjikan efisiensi tapi juga mengancam nilai kemanusiaan. Di sinilah Pancasila, sebagai ideologi bangsa, muncul sebagai filter etika yang kokoh, bukan sekadar warisan leluhur, melainkan panduan adaptif untuk navigasi dunia digital.

Bayangkan seorang Gen Z di Jakarta yang menggunakan AI untuk membuat konten viral. Tanpa filter etika, AI bisa memperkuat hoaks atau diskriminasi berbasis data bias. Pancasila, dengan sila pertamanya, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengajak kita memprioritaskan nilai spiritual di atas efisiensi teknologi. Ini berarti AI harus dirancang menghormati keragaman agama Indonesia, mencegah polarisasi seperti yang terlihat di media sosial pascapemilu. Generasi Z, yang 70% di antaranya aktif di platform digital menurut survei We Are Social 2024, perlu menjadikan sila ini sebagai kompas untuk mengaudit output AI, apakah ia mempromosikan toleransi atau justru memecah belah?

Lebari sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", Pancasila menuntut AI melindungi hak asasi manusia. Di Indonesia, isu privasi data di aplikasi seperti Gojek atau Shopee sering menuai kontroversi. Gen Z, sebagai pengguna utama, harus menuntut transparansi algoritma agar tak ada diskriminasi gender atau etnis. Contohnya, kasus Cambridge Analytica mengingatkan kita: tanpa etika, AI jadi alat manipulasi. Pancasila mengajarkan keadilan sosial, sila ketiga, yang relevan untuk memastikan AI inklusif bagi UMKM di perdesaan, bukan hanya elite urban.

Baca juga : Ketimpangan yang Mengkhianati Pancasila: Ketika Usaha tidak Selalu Menentukan Hasil

Sila keempat dan kelima memperkuat demokrasi dan kebinekaan dalam ranah AI. Generasi Z bisa memanfaatkan AI untuk partisipasi sipil, seperti platform konsultasi publik berbasis AI untuk kebijakan lingkungan. Namun, tanpa musyawarah (sila keempat), AI berisiko jadi diktator data. Sementara sila kelima menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat, mendorong pengembangan AI lokal seperti yang digalakkan Kemenkominfo, agar tak bergantung pada model Barat yang sering mengabaikan konteks gotong royong kita.

Pancasila bukan dogma kuno, melainkan framework dinamis yang telah terbukti adaptif—dari reformasi 1998 hingga Undang-Undang ITE. Pemerintah melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kini mengintegrasikan etika Pancasila dalam roadmap AI nasional 2020-2045. Bagi Gen Z, ini panggilan aksi: ikuti kursus etika AI di kampus seperti UI atau ITB yang menyisipkan nilai Pancasila, atau bangun komunitas hacker etis seperti Indonesia AI Society.

Jika Generasi Z Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai filter etika AI, kita tak hanya selamat dari distopia teknologi, tapi juga membangun Nusantara digital yang berkeadilan. Saatnya Gen Z memimpin: Pancasila bukan masa lalu, tapi masa depan AI kita.