Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar nasihat klasik: “Jangan berkecil hati, tetap berusaha. Takdir tak ada yang tahu.”
Kalimat ini terdengar bijak dan menenangkan. Namun, jika kita selisik lebih dalam, nasihat tersebut tidak selalu mampu menjawab kompleksitas realitas sosial yang melingkupi masyarakat Indonesia. Ada kesenjangan besar antara idealisme 'usaha menentukan hasil' dengan kenyataan bahwa titik awal setiap orang berbeda, bahkan sangat timpang.
Secara sederhana, bagaimana mungkin seseorang menyamakan peluang antara anak dari keluarga berkecukupan dengan mereka yang tumbuh dalam kemiskinan ekstrem? Ketika ada yang berkata, “Mereka miskin karena tidak berusaha,” pernyataan tersebut menjadi bias, menafikan struktur sosial yang membuat sebagian orang tidak pernah memiliki kesempatan layak sejak awal kehidupannya.
Di kota-kota besar ada para pemulung, buruh kasar, pekerja informal yang hidup dari hari ke hari. Apakah benar mereka ingin hidup dalam kondisi tersebut? Tentu tidak. Namun, pilihan mereka kerap terbatas, bahkan hampir tidak ada.
Sering kali, muncul anggapan bahwa orang miskin adalah mereka yang enggan bersekolah atau malas bekerja. Padahal, yang sering terjadi justru sebaliknya, mereka adalah korban dari kurangnya akses pendidikan sejak kecil. Banyak dari mereka tidak mengenyam bangku sekolah bukan karena tidak mau, tetapi karena orangtua tidak mampu membiayai.
Ketika hak dasar untuk belajar saja tidak dapat diraih, bagaimana mungkin seseorang dapat 'berjuang' setara dengan mereka yang sejak awal mendapat akses pendidikan, gizi cukup, dan lingkungan yang mendukung?.
Ideologi Pancasila, terutama sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menegaskan bahwa negara dan masyarakat memiliki kewajiban moral untuk memastikan setiap warga memperoleh kesempatan yang layak untuk berkembang. Kedua sila tersebut tidak hanya menjadi pedoman etis, tetapi juga menuntut terciptanya tatanan sosial yang adil bagi semua orang.
Sila kedua mengandung pengakuan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang melekat sejak lahir seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan dasar adalah hak kemanusiaan yang harus dijamin. Dan sila kelima menegaskan pentingnya pemerataan kesempatan sebagai bagian dari keadilan sosial.
Keadilan dalam perspektif Pancasila bukan sekadar pembagian hasil yang merata, melainkan juga penyediaan peluang yang setara. Dari kedua sila Pancasila itu mengingatkan bahwa ketimpangan bukan hanya persoalan individu, melainkan persoalan yang harus direspons melalui kebijakan negara.
Mengharapkan seseorang 'berjuang lebih keras' tanpa menyediakan akses yang adil sama saja seperti meminta dua pesepeda berpacu, namun satu bersepeda di lintasan datar, sedangkan yang lain harus melewati jurang terjal dan batu. Kenyataan menunjukkan sistem sosial kita masih jauh dari kesetaraan. Dalam struktur yang tidak merata, usaha seseorang tidak selalu sebanding dengan hasil yang didapat.
Artinya, penting untuk kita mengubah cara pandang. Kemiskinan bukan semata kegagalan individu, melainkan persoalan struktural yang membutuhkan solusi kolektif. Ketika seseorang mengatakan 'berusaha pasti berhasil', kalimat ini mengandung harapan, tetapi sekaligus menutup mata terhadap fakta bahwa sebagian orang bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk memulai usaha tersebut.
Pancasila mengingatkan kita agar tidak terjebak pada cara pandang individualistis. Sebaliknya, bangsa ini dibangun atas dasar gotong royong, sebuah nilai yang menolak ketimpangan sosial dan mendorong pemerataan kesempatan. Jika kita ingin benar-benar mengamalkan Pancasila, maka tugas kita bukan hanya menyuruh orang lain berjuang, melainkan juga memastikan mereka mempunyai jalur untuk berjuang.
Pada akhirnya, tidak semua orang memulai hidup dari garis start yang sama. Ada yang berlari dari titik aman, ada yang dari kosong, dan ada pula yang memulai dari titik minus. Mengadili mereka atas dasar 'kurang usaha' merupakan bentuk ketidakpekaan sosial. Pancasila mengajak kita melihat manusia secara utuh, tidak hanya dari hasil akhirnya, tetapi juga dari kondisi dan hambatan yang mereka hadapi sejak awal.
Dhanani, S., & Islam, I. (2000). Poverty, inequality and social protection: lessons from the Indonesian crisis. UNSFIR.
Rahayu, A. S. (2017). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Bumi Aksara.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui aksi-aksi terukur di lapangan.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela menandai kembalinya praktik unilateralisme secara terang-terangan dalam politik internasional. T
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Jika Generasi Z Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai filter etika AI, kita tak hanya selamat dari distopia teknologi, tapi juga membangun Nusantara digital yang berkeadilan.
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperingati Hari Ibu Tahun 2025 melalui kegiatan lokakarya tematik bertema Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya, Menuju Indonesia Emas 2045
Sudah waktunya semua pihak berhenti bersembunyi di balik kata 'hiburan'. Combat sport adalah olahraga. Ada tanggung jawab moral di dalamnya.
Dengan lirik yang gelap, agresif, dan penuh makna metafora, .Feast tidak hanya mengungkapkan kemarahan, tetapi juga memberi peringatan moral.
Keterlibatan mahasiswa melalui pendekatan kolaboratif menjadi semakin penting di tengah berbagai tantangan pembangunan dan kesenjangan sosial.
Mencegah radikalisme dan intoleransi berarti menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Masa depan persepsi politik publik sangat bergantung pada literasi media dan kesadaran kritis masyarakat.
Menyampaikan kritik dengan bahasa yang santun bukan berarti takut atau tidak berani, melainkan menunjukkan kematangan dalam berpikir dan berkomunikasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved