BNPB Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Jelang Lebaran 2026

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi potensi bencana selama periode Angkutan Lebaran 2026/1447 Hijriah. Upaya ini difokuskan pada wilayah-wilayah yang diperkirakan mengalami lonjakan mobilitas masyarakat saat arus mudik dan arus balik.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati menjelaskan bahwa peningkatan kesiapsiagaan dilakukan baik di tingkat pemerintah daerah maupun masyarakat. Salah satu langkah utama adalah optimalisasi pemanfaatan platform Peta Risiko Terintegrasi atau InaRISK.

"Platform InaRISK sebagai instrumen pemetaan risiko bencana yang terintegrasi dengan data BMKG, Basarnas, CCTV sejumlah jalan, dan sumber informasi lainnya," kata Raditya dalam keterangannya, Jumat (27/2).

Baca juga : Angkot di Jawa Barat Dilarang Operasi saat Arus Mudik, Pemprov Siapkan Kompensasi

Melalui InaRISK, BNPB dapat mengidentifikasi jalur mudik serta titik-titik rawan bencana secara dinamis. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan para pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis risiko. Platform ini juga dapat diakses dan diunduh dengan mudah melalui berbagai perangkat elektronik.

Selain pemanfaatan teknologi, BNPB juga mengoperasikan call center 117 yang siaga 24 jam. Layanan ini dapat digunakan masyarakat untuk memperoleh informasi maupun melaporkan kejadian bencana selama masa libur Lebaran.

Di sisi lain, BNPB telah menerbitkan Surat Edaran kepada para gubernur, bupati, dan wali kota agar meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah masing-masing.

Baca juga : 8 Sopir Bus Angkutan Lebaran di Pulo Gebang tak Layak Mengemudi

"Pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, memastikan kesiapan personel dan peralatan, serta mengoptimalkan dukungan terhadap posko terpadu yang disiapkan guna mendukung kelancaran arus mudik dan balik," ujarnya.

BNPB juga akan menyalurkan dukungan personel dan logistik ke daerah-daerah yang berpotensi terdampak bencana, terutama bencana hidrometeorologi. Sejumlah personel akan diterjunkan untuk melakukan pemantauan bersama pemerintah daerah di posko terpadu selama periode Lebaran.

Apabila diperlukan, BNPB turut berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi guna meminimalkan risiko bencana hidrometeorologi. (Fik)