Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan efisiensi anggaran yang saat ini dilakukan tidak akan berdampak pada upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Menko PMK menegaskan bahwa anggaran untuk respons cepat terhadap bencana tetap tersedia dan prioritas pemerintah dalam melindungi masyarakat tidak berubah.
“Kita memang diarahkan oleh Bapak Presiden untuk melakukan efisiensi anggaran, dan itu bagus. Namun, fungsi-fungsi pemerintahan tetap berjalan seperti biasa, tidak ada yang terganggu. Justru dengan efisiensi ini, alokasi anggaran bisa lebih fokus untuk pelayanan langsung kepada masyarakat,” ujar Menko PMK saat berkunjung ke Yogyakarta, Selasa (4/2), dikutip dari keterangan resmi.
Menko PMK mencontohkan, dalam penanggulangan bencana, BNPB masih memiliki Dana Siap Pakai yang dapat digunakan kapan saja untuk respons cepat. Selain itu, langkah-langkah mitigasi seperti perbaikan infrastruktur, edukasi masyarakat, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah tetap menjadi prioritas.
“Kami tetap mengantisipasi potensi-potensi bencana. Pemerintah melalui BNPB dan Kemenko PMK terus mengoordinasikan upaya tanggap darurat, termasuk di Kalimantan Barat baru-baru ini,” tambahnya.
Dalam jangka menengah, Kemenko PMK juga telah berkoordinasi dengan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan untuk membangun infrastruktur yang tangguh. Tidak hanya mampu bertahan terhadap bencana alam, tetapi juga berfungsi untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
“Dalam jangka menengah, kami terus berkoordinasi terutama dengan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Infrastruktur harus terus diperbaiki, sungai-sungai dinormalisasi, waduk juga dinormalisasi untuk mengurangi bencana,” pungkasnya. (Ifa/M-3)
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengeluhkan harga tiket pesawat yang mahal untuk menuju titik bencana di Sumatra dan Aceh.
Regulasi yang ditetapkan pada 17 Desember 2025 ini bertujuan untuk memperkuat aspek kelembagaan BPBD di seluruh Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks.
Realitas menunjukkan dashboard BNPB dan media sosial penuh data kuantitatif korban, tapi minim ruang bagi suara kualitatif warga terdampak bencana.
Kementerian Pekerjaan Umum melaporkan bahwa dalam dua pekan terakhir telah berhasil membangun 11 unit jembatan bailey dengan kapasitas beban 30–50 ton.
Untuk pengumpulan donasi dilakukan di dua lokasi pos.
Ferry meminta semua masyarakat untuk bahu-membahu untuk membantu korban bencana Sumatra.
Pentingnya penyediaan informasi cuaca yang akurat dan sistem peringatan dini. Fenomena atmosfer seperti angin puting beliung sulit ditebak arah pergerakannya.
Upaya mitigasi bencana banjir dan longgor kembali ditegaskan melalui kegiatan Penanaman Pohon Bersama yang digelar Korps Marinir TNi AL dan Pemprov Jabar.
Idealnya, peneng memuat informasi lengkap seperti nomor identifikasi unik, jenis atau spesies pohon, serta tanggal penanaman atau estimasi usia pohon.
Pemprov DKI telah menyiagakan pompa stasioner dan pompa mobile agar dapat bekerja maksimal dalam menghadapi kemungkinan genangan.
Polda Jabar juga menyediakan 128 personel dari satuan SAR Brimob yang meliputi unit SAR, K9, serta pengemudi kendaraan rescue.
Upaya mitigasi dilakukan secara menyeluruh mulai dari penyiagaan pompa, pengerukan badan air, hingga optimalisasi sistem drainase dan waduk.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved