Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DPR RI angkat suara terhadap penilaian kinerja yang dilakukan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Wakil rakyat mengamini khidmat ke rakyat selama ini belum ideal namun bukan berarti buruk.
"Tentu untuk menilai kinerja parlemen tidak bisa dari satu isu saja, kalau sebatas satu isu yang lagi diperbincangkan yang tidak memuaskan maka tidak fair. Perlu melihat secara jernih dna komprehensif," ujar Anggota DPR asal Fraksi PDIP Rahmad Handoyo
Menurut dia, DPR dengan senang hati menerima kritik dan saran dari semua pihak termasuk Formappi. Seperti terkait mutu dan capaian regulasi yang disahkan masih minim di masa sidang III.
Namun catatan tersebut, kata dia, bukan berarti DPR tidak bekerja. Sebab dalam kondisi pandemi covid-19 wakil rakyat terus menjalankan tugas semaksimal mungkin.
"Perlu dilihat kawan-kawan meskipun di tengah pandemi tetap bekerja dengan turun ke masayarakat untuk melihat langsung penanggulangan covid-19. Itu tidak sesederhana yang dibayangkan seperti yang dilihat Formappi," jelasnya.
Ia meminta penilaian terhadap DPR dilihat secara keseluruhan atas fungsi dan kewenangannya. Kehadiran di tengah masyarakat untuk memastikan jalannya pembangunan dan penyerapan anggaran harus turut menjadi landasan penilaian.
"Fungsi parlemen itu hadir. Di saat masyarakat benar-benar membutuhkan, parlemen hadir seperti memastikan rakyat mendapat bantuan seperti dalam penanggulangan covid-19," urainya.
Fungsi budgeting atau anggaran, kata Rahmad, dijalankan DPR di tengah berbagai tantangan ancaman gangguan kesehatan dan lainnya.
Baca juga : Instruksi Jaksa Agung soal Inventarisasi Regulasi Penghambat PEN Diapresiasi
"Itu tidak dilihat. Fungsi anggaran seperti fiskal yang belum menggembirakan kita turun ke rakyat menyerap aspirasi apakah anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan keinginan rakyat," katanya.
Rahmad juga menjelaskan parlemen terus bekerja supaya pembangunan sesuai dengan cita-cita bersama.
"Tetapi apa pun suara untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja parlemen dari mana saya mengapresiasi. Sebab itu semua menjadi penyemangat untuk meningkatkan kinerja sebab saat ini era keterbukaan dan demokrasi," pungkasnya.
Terpisah Formappi menilai selama masa sidang III, DPR belum mengukir prestasi yang menonjol. Misalnya selama masa sidang tersebut parlemen hanya menuntaskan dua rancangan undang-undang (RUU) dari 40 yang diagendakan untuk dibahas.
"Hasil dua RUU prioritas dalam satu masa sidang adalah kinerja standar," kata peneliti Formappi Yohanes Taryono.
Menurut dia dua RUU prioritas yang disahkan yakni UU Ibu Kota Negara dan Keolahragaan dapat menjadi modal perbaikan kinerja DPR ke depan. Selain itu, tujuh RUU kumulatif yang berhasil dirampungkan meskipun bukan masuk kategori prioritas pun dapat menjadi nilai plus.
RUU kumulatif terbuka yang disahkan pada masa sidang lalu adalah RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan, RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara, RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah, RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara, RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan, RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat, dan RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur.
"Diharapkan pada masa sidang selanjutnya peningkatan kualitas RUU juga akan menjadi catatan mengagumkan lain dari DPR," pungkasnya. (OL-7)
UU TNI tidak memenuhi syarat untuk dibentuk melalui mekanisme carry over dan lemah secara kepastian hukum.
Legislasi harusnya menjadi proses yang harus dijalankan oleh DPR dan pemerintah secara cermat dan hati-hati dan bukan administratif dan kegiatan rutin yang dilakukan para pembentuk UU belaka.
Isnur meminta pemerintah dan DPR segera membuka dan menyampaikan DIM revisi KUHAP tersebut sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang kerap membatalkan undang-undang hasil pembahasan panjang DPR lewat sidang pengujian.
Megawati memperingatkan agar revisi UU Pemilu tidak boleh dilakukan hanya untuk mengubah substansi demokrasi.
Pekerja migran Indonesia adalah wajah negara di luar negeri. Sehingga, ia menilai pekerja migran tersebut harus memiliki kompetensi serta jasmani dan rohani yang sehat.
Askrindo Syariah berhasil mencatatkan laba bersih per akhir Juni 2025 mencapai Rp96,903 miliar, tumbuh 5,11% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Setiap 11 kilometer yang diselesaikan peserta akan dikonversikan menjadi donasi senilai Rp11.000, yang disalurkan kepada yayasan Rumah Harapan Indonesia (RHI).
Laba bersih 2024, sambung Heru, mencapai 61% dari target yang ditetapkan yang menunjukkan pengelolaan bisnis yang tetap sehat dan berdaya tahan.
Daftar Fortune Southeast Asia 500 adalah pemeringkatan tahunan yang dirilis oleh Fortune, mencakup 500 perusahaan terbesar di Asia Tenggara berdasarkan pendapatan.
Kinerja ini didukung oleh kegiatan pengeboran 8 sumur eksplorasi dan 112 sumur pengembangan, yang dicapai melalui prinsip OTOBOSOR.
Selanjutnya, sektor keamanan, sebanyak 83,1% responden menilai baik/sangat baik dan 15,8 persen menilai buruk/sangat buruk.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved