Berita Terbaru KUHAP Hari Ini

Dominasi Polri di KUHAP Baru Dinilai Ancam Eksistensi PPNS

Banyak perkara yang justru membutuhkan keahlian penyidik khusus seperti BNN, penyidik kehutanan, OJK, hingga perpajakan.

Tiga Aturan Turunan KUHAP Rampung Bulan Ini

Ia menjelaskan satu perpres mengenai sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi serta satu PP tentang mekanisme keadilan restoratif sudah diharmonisasi.

KUHAP Baru Hapus Praktik Bolak-Balik Berkas Perkara

Mekanisme baru ini dirancang untuk menciptakan kepastian hukum dan efisiensi waktu dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

DPR Ingatkan Penegak Hukum tidak Gagap Hadapi KUHAP Baru

Implementasi KUHAP baru memberikan perlindungan hak asasi yang jauh lebih luas bagi warga negara berstatus tersangka

Praktisi Hukum Ana Sofa Yuking Apresiasi KUHAP Baru, Perkuat Peran Advokat

Dalam KUHAP baru, advokat diberi ruang untuk melakukan pendampingan aktif sejak tahap penyelidikan hingga penuntutan.

Transisi KUHP dan KUHAP Dinilai sebagai Momentum Reformasi Hukum

Transisi menuju KUHP dan KUHAP baru harus dipahami sebagai momentum besar reformasi hukum nasional, bukan sekadar ajang perdebatan politik. 

Jimly Dorong Uji KUHAP ke MK, bukan Diselesaikan Lewat Perppu

Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie polemik KUHAP baru seharusnya diselesaikan lewat uji materiil ke MK bukan penerbitan perppu

Pemerintah Serahkan DIM RUU Penyesuaian Pidana ke DPR

Kemenkum resmi menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana kepada Komisi III DPR RI.

Saan Mustopa : Pembahasan RUU KUHAP Dilakukan Terbuka, Ada Public Hearing

KUHAP baru karena dinilai masih mempunyai berbagai pasal yang bermasalah, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan pembahasan UU tersebut telah melalui proses panjang.

Saan Mustopa: Pembahasan RUU KUHAP/KUHP melalui Proses Panjang

WAKIL Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan pengesahan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) telah melalui proses pembahasan yang panjang.

Presiden Prabowo Didesak Terbitkan Perpu Batalkan Pengesahan KUHAP yang tidak Partisipatif

KOALISI Masyarakat Sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Perpu guna membatalkan pengesahan KUHAP yang dinilai minim partisipasi publik dan mengancam kebebasan sipil.

KUHAP akan Cemarkan HAM Indonesia di PBB, Pigai Diminta tidak Sekadar 'Menampung Kritik'

KETUA YLBHI Muhammad Isnur, mengkritik pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang mengatakan kementeriannya akan menampung kritik dan masukan masyarakat terkait KUHAP baru.

YLBHI: KUHAP Baru Menggembosi Agenda Reformasi Kepolisian

KETUA Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menilai pengesahan KUHAP baru justru menutup peluang reformasi kepolisian yang selama ini menjadi tuntutan publik. 

KUHAP Dinilai Lemahkan Penyidik di Luar Kepolisian

KUHAP baru dinilai berpotensi tumpang tindih dengan undang-undang sektoral seperti undang-undang  dan melemahkan kewenangan lembaga penegak hukum di luar kepolisian

25 Peraturan Pemerintah dalam 5 Minggu, Pemberlakuan KUHAP Terancam Gagal

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai pemerintah tidak akan mampu menyiapkan aturan turunan KUHAP baru sebelum masa berlakunya pada Januari 2026.

KUHAP Disusupi Agenda RUU Polri, Berpotensi Memonopoli Penyidikan

Revisi kitab KUHAP dinilai tidak lahir dari kebutuhan reformasi peradilan, melainkan mengadopsi gagasan yang sebelumnya terdapat dalam RUU Kepolisian 2024.

KUHAP Baru Dianggap Lemahkan Pemberantasan Narkoba, Kejahatan Bea Cukai, HAM hingga Kehutanan

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai membahayakan penegakan hukum dan melemahkan kewenangan penyidik di berbagai sektor, terutama pemberantasan narkotika. 

KUHAP Lemahkan Kontrol terhadap Upaya Paksa dan Minim Perspektif HAM

RUU yang diklaim sebagai pembaruan KUHAP 1981 itu dianggap tak membawa perubahan substansial dan berpotensi memperluas ruang penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.

Banyak Potensi Pelanggaran HAM di Era KUHAP Baru

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan adanya berbagai potensi pelanggaran HAM dalam implementasi KUHAP

Ketua Komisi III DPR Siap Beri Penjelasan kepada Penentang KUHAP yang Baru

Dewan menghormati seluruh aspirasi dari para LSM terkait KUHAP.

Koperasi Waralaba

Reformasi Peradilan dan Krisis Integritas

Intervensi Birokrasi dalam Pendidikan Dokter Spesialis

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia