Berita Terbaru KUHAP Hari Ini

Kejagung Pastikan Seluruh Jaksa Siap Terapkan KUHP dan KUHAP yang Baru Berlaku Hari Ini

Kejaksaan sudah sangat siap melaksanakan UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU No 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Amnesty: KUHAP Baru Legitimasi Represi dan Pelanggaran HAM

Pemberlakuakn KUHP dan KUHAP baru dinilai berpotensi memperparah praktik represi negara dan memperluas pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

ICJR: KUHAP Baru Bikin Penyidik Polri Superpower dan Kebiri Kewenangan PPNS

KUHAP baru memperkuat posisi Polri secara berlebihan sebagai penyidik utama, sekaligus melemahkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Sehari Jelang Berlaku KUHP-KUHAP Baru, YLBHI: Negara Menuju Darurat Hukum

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, melontarkan kritik keras terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Koalisi Sipil Jabarkan Pasal-Pasal Bermasalah di KUHP dan KUHAP yang Akan Berlaku Besok

Sejumlah pasal dalam KUHP dan KUHAP baru yang mulai berlaku 2 Januari dinilai bermasalah karena memperluas kewenangan aparat hingga mengkriminalisasi kebebasan berpendapat 

KUHP dan KUHAP Berlaku Besok, Pakar: Hukum Kini Bisa Jadi Instrumen Represi Negara

Para ahli hukum dan sejarawan menilai KUHP dan KUHAP baru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 berpotensi melemahkan prinsip negara hukum, mengancam HAM, dan menjadikan hukum alat represi

Mantan Jaksa Agung: KUHAP Baru Cerminkan Kekuasaan Otoriter di Indonesia

Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman menilai pemberlakuan KUHAP baru akan memicu darurat hukum di Indonesia dan mencerminkan wajah otoritarianisme kekuasaan.

KUHAP Baru: Menuntaskan Amanat Konstitusi Reformasi Polri

KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.

KUHAP Baru Jadi Motor Reformasi Polri

Seluruh masukan dari elemen masyarakat akan diakomodasi dalam bentuk rekomendasi resmi Komisi III untuk mempercepat pembenahan di tubuh Korps Bhayangkara.

Dominasi Polri di KUHAP Baru Dinilai Ancam Eksistensi PPNS

Banyak perkara yang justru membutuhkan keahlian penyidik khusus seperti BNN, penyidik kehutanan, OJK, hingga perpajakan.

Tiga Aturan Turunan KUHAP Rampung Bulan Ini

Ia menjelaskan satu perpres mengenai sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi serta satu PP tentang mekanisme keadilan restoratif sudah diharmonisasi.

KUHAP Baru Hapus Praktik Bolak-Balik Berkas Perkara

Mekanisme baru ini dirancang untuk menciptakan kepastian hukum dan efisiensi waktu dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

DPR Ingatkan Penegak Hukum tidak Gagap Hadapi KUHAP Baru

Implementasi KUHAP baru memberikan perlindungan hak asasi yang jauh lebih luas bagi warga negara berstatus tersangka

Praktisi Hukum Ana Sofa Yuking Apresiasi KUHAP Baru, Perkuat Peran Advokat

Dalam KUHAP baru, advokat diberi ruang untuk melakukan pendampingan aktif sejak tahap penyelidikan hingga penuntutan.

Transisi KUHP dan KUHAP Dinilai sebagai Momentum Reformasi Hukum

Transisi menuju KUHP dan KUHAP baru harus dipahami sebagai momentum besar reformasi hukum nasional, bukan sekadar ajang perdebatan politik. 

Jimly Dorong Uji KUHAP ke MK, bukan Diselesaikan Lewat Perppu

Ketua Komisi Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie polemik KUHAP baru seharusnya diselesaikan lewat uji materiil ke MK bukan penerbitan perppu

Pemerintah Serahkan DIM RUU Penyesuaian Pidana ke DPR

Kemenkum resmi menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana kepada Komisi III DPR RI.

Saan Mustopa : Pembahasan RUU KUHAP Dilakukan Terbuka, Ada Public Hearing

KUHAP baru karena dinilai masih mempunyai berbagai pasal yang bermasalah, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan pembahasan UU tersebut telah melalui proses panjang.

Saan Mustopa: Pembahasan RUU KUHAP/KUHP melalui Proses Panjang

WAKIL Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan pengesahan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) telah melalui proses pembahasan yang panjang.

Presiden Prabowo Didesak Terbitkan Perpu Batalkan Pengesahan KUHAP yang tidak Partisipatif

KOALISI Masyarakat Sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Perpu guna membatalkan pengesahan KUHAP yang dinilai minim partisipasi publik dan mengancam kebebasan sipil.

Menuju Fikih yang Inklusif

Raksasa Digital, Zakat masih Tertinggal

Puasa Dan Nasihat

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia