Berita Terbaru KUHAP Hari Ini

Saan Mustopa : Pembahasan RUU KUHAP Dilakukan Terbuka, Ada Public Hearing

KUHAP baru karena dinilai masih mempunyai berbagai pasal yang bermasalah, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan pembahasan UU tersebut telah melalui proses panjang.

Saan Mustopa: Pembahasan RUU KUHAP/KUHP melalui Proses Panjang

WAKIL Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan pengesahan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) telah melalui proses pembahasan yang panjang.

Presiden Prabowo Didesak Terbitkan Perpu Batalkan Pengesahan KUHAP yang tidak Partisipatif

KOALISI Masyarakat Sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Perpu guna membatalkan pengesahan KUHAP yang dinilai minim partisipasi publik dan mengancam kebebasan sipil.

KUHAP akan Cemarkan HAM Indonesia di PBB, Pigai Diminta tidak Sekadar 'Menampung Kritik'

KETUA YLBHI Muhammad Isnur, mengkritik pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang mengatakan kementeriannya akan menampung kritik dan masukan masyarakat terkait KUHAP baru.

YLBHI: KUHAP Baru Menggembosi Agenda Reformasi Kepolisian

KETUA Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menilai pengesahan KUHAP baru justru menutup peluang reformasi kepolisian yang selama ini menjadi tuntutan publik. 

KUHAP Dinilai Lemahkan Penyidik di Luar Kepolisian

KUHAP baru dinilai berpotensi tumpang tindih dengan undang-undang sektoral seperti undang-undang  dan melemahkan kewenangan lembaga penegak hukum di luar kepolisian

25 Peraturan Pemerintah dalam 5 Minggu, Pemberlakuan KUHAP Terancam Gagal

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai pemerintah tidak akan mampu menyiapkan aturan turunan KUHAP baru sebelum masa berlakunya pada Januari 2026.

KUHAP Disusupi Agenda RUU Polri, Berpotensi Memonopoli Penyidikan

Revisi kitab KUHAP dinilai tidak lahir dari kebutuhan reformasi peradilan, melainkan mengadopsi gagasan yang sebelumnya terdapat dalam RUU Kepolisian 2024.

KUHAP Baru Dianggap Lemahkan Pemberantasan Narkoba, Kejahatan Bea Cukai, HAM hingga Kehutanan

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai membahayakan penegakan hukum dan melemahkan kewenangan penyidik di berbagai sektor, terutama pemberantasan narkotika. 

KUHAP Lemahkan Kontrol terhadap Upaya Paksa dan Minim Perspektif HAM

RUU yang diklaim sebagai pembaruan KUHAP 1981 itu dianggap tak membawa perubahan substansial dan berpotensi memperluas ruang penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.

Banyak Potensi Pelanggaran HAM di Era KUHAP Baru

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan adanya berbagai potensi pelanggaran HAM dalam implementasi KUHAP

Ketua Komisi III DPR Siap Beri Penjelasan kepada Penentang KUHAP yang Baru

Dewan menghormati seluruh aspirasi dari para LSM terkait KUHAP.

Pengamatan Hakim Jadi Alat Bukti di KUHAP Baru, Legislator Ingatkan Verifikasi dan Akuntabilitas

Legislator PDIP Gilang Dhielafararez menyoroti aturan baru “pengamatan hakim” sebagai alat bukti dalam KUHAP

Bivitri Sebut Pengesahan KUHAP Terburu-buru, Harusnya Transformasi Polri Lebih Dulu

pemerintah dan DPR dinilai terburu-buru mengesahkan KUHAP dan ingin menyandingkan KUHAP dengan KUHP baru. Seharusnya  transformasi dan reformasi kepolisian yang didahulukan

Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Pengesahan KUHAP Terburu-buru

KOALISI masyarakat sipil menyoroti pengesahan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP oleh DPR RI yang dilakukan secara terburu-buru.

Jawab Kritikan soal KUHAP, Habiburokhman Sebut Koalisi Sipil Pemalas

KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman merespons soal pernyataan koalisi masyarakat sipil terkait potensi rekayasa atau dijebak aparat yang diatur pada Pasal 16 KUHAP.

DPR Sebut KUHAP Baru Perketat Soal Penangkapan hingga Penggeledehan

KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan KUHAP yang baru disahkan memperketat kewenangan aparat dalam penangkapan, penahanan, hingga penggeledahan.

Komisi III DPR akan Bahas RUU Penyesuaian Pidana Pekan Depan

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, RUU Penyesuaian Pidana itu nantinya mengatur turunan-turunan dari KUHP yang telah disahkan.

Poin-Poin Krusial KUHAP yang Baru Disahkan: Dari Penahanan hingga Penyadapan

KUHAP baru resmi disahkan. Di tengah protes, ini daftar perubahan penting mulai dari keadilan restoratif hingga penguatan hak korban

KUHAP Baru Berpotensi Timbulkan Kekacauan

Substansi KUHAP baru sarat dengan pasal-pasal bermasalah yang memperlebar ruang penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum.

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia

Harapan Baru Eliminasi Korupsi

Melahirkan Entrepreneur melalui Student Company

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia