Transisi KUHP dan KUHAP Dinilai sebagai Momentum Reformasi Hukum

Pakar hukum tata negara sekaligus Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie menuturkan, transisi menuju KUHP dan KUHAP baru harus dipahami sebagai momentum besar reformasi hukum nasional, bukan sekadar ajang perdebatan politik. 

Ia menyebut perubahan KUHP sebagai langkah bersejarah yang perlu dikawal dengan mekanisme yang tepat agar tidak menimbulkan kekacauan hukum. 

Baca juga : Pemerintah Serahkan DIM RUU Penyesuaian Pidana ke DPR

"Kita harus syukuri KUHP sudah ditetapkan dan mulai akan berlaku tahun depan, usaha untuk memperbarui KUHP kan sejak tahun 1963, baru berhasil sekarang," ujarnya kepada pewarta di Jakarta, Selasa (25/11). 

Selain KUHP, KUHAP juga akan mulai berlaku di 2026. Jimly menilai penerapan restorative justice di KUHAP baru menjadi simbol perubahan orientasi hukum pidana Indonesia ke arah pemulihan, bukan sekadar pembalasan.

Ia turut menanggapi kritik masyarakat sipil yang menilai KUHAP baru dapat menghambat reformasi Polri. Menurut Jimly, sistem hukum menyediakan jalur koreksi yang jelas.

Baca juga : Bivitri Sebut Pengesahan KUHAP Terburu-buru, Harusnya Transformasi Polri Lebih Dulu

"Kalau ada yang abuse gitu, segera aja ajukan ke MK. Tidak usah nunggu 30 hari, tidak usah nunggu ditandatangani oleh presiden," terangnya. 

Jimly juga tidak sependapat mengenai usulan penerbitan Perppu sebagai langkah revisi kilat. Ia memperingatkan risiko penyalahgunaan jika Perppu dipakai hanya untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu. 

"Perppu itu nanti disalahgunakan, undang-undang sudah jadi dan sudah disahkan secara material sudah final," ujarnya.

Karena itu, Jimly mendorong Mahkamah Konstitusi mengambil peran lebih aktif dalam menguji undang-undang yang sudah disetujui DPR meskipun belum diberi nomor atau diundangkan. "Daripada nanti menimbulkan korban, segera aja diuji, minta prioritas sidang cepat. Jangan Perppu dong," pungkasnya. (Mir)