Berita Terbaru Ktp E Hari Ini

Putusan MK Soal Suket Dinilai Bisa Selamatkan Jutaan Pemilih

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, syarat masyarakat menggunakan hak pilihnya harus memiliki KTP-E.

Basis Data Kependudukan Harus Dimanfaatkan untuk Pelayanan Maksim

Basis data kependudukan yang telah dikumpulkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri harus dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk peningkatan pelayanan perusahaan-perusahaan dan badan-badan layanan umum.

MK Izinkan Pemilih Gunakan Suket Perekaman KTP-E Saat Mencoblos

Jika syarat memiliki KTP-E tetap diberlakukan bagi warga negara yang sedang menyelesaikan urusan data kependudukan maka hak memilih mereka tidak lindungi

BPJS TK Manfaatkan KTP-E Reader untuk Peningkatan Layanan

Penggunaan KTP-e Reader akan mempercepat proses pengajuan klaim, peserta harus mendaftar secara daring terlebih dahulu untuk mendapatkan jadwal kedatangan

Hasil Simulasi Pencoblosan Kritis

RATUSAN calon pemilih mendatangi TPS 21 Kota Cimahi untuk menyalurkan hak pilihnya di Pemilu 2019, kemarin. Mereka akan memilih satu calon wakil rakyat yang duduk di dewan daerah, provinsi dan pusat, serta satu pilihan presiden dalam selembar kertas yang disediakan.

Disdukcapil Cianjur Pastikan Pemilih Dapat KTP-E Sebelum Pemilu

Disdukcapil Cianjur masih melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah untuk menjaring pemilih pemula

Sandiaga Sebut Banyaknya Kartu akan Bebani Keuangan Negara

Dirasa perlu untuk mengembangkan single identity number sebagai upaya mempermudah akses yang akan didapatkan oleh masyarakat melalui satu kartu saja.

200 Ribu Warga Jabar Terancam Kehilangan Hak Pilih

Dari total wajib KTP di Jabar, sudah 99,61% yang merekam data kependudukan.

7 WNA Ajukan Penerbitan KTP-E di Makassar

Disdukcapil Kota Makassar tidak akan menerbitkan KTP-E tersebut hingga Pemilu 2019 selesai.

KPU Pastikan Coret 101 WNA dari DPT

Semula data dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri menyebut ada 103 WNA terdaftar dalam DPT. Namun setelah diverifikasi oleh KPU, hanya ada 101 WNA yang terdaftar di DPT karena ada nama ganda.

Soal Data KTP-E WNA, Kemendagri Khawatir KPU Salah Input Lagi

Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakhrulloh, menjelaskan alasannya. Ia mengaku khawatir jika diberikan keseluruhan data 1.680 WNA tersebut, KPU akan salah input data.

Bawaslu Sebut E-KTP WNA Paling Banyak di Bali

WNA yang memiliki KTP-E dan masuk DPT paling banyak ditemukan di Bali, Jawa Barat, dan Aceh.

Disdukcapil Kota Sukabumi Terbitkan KTP-E bagi 9 WNA

Ke-9 WNA itu di antaranya berasal dari Thailand, Arab Saudi, Inggris, Tiongkok, dan Nepal. Asep menuturkan tidak semua WNA bisa mendapatkan KTP-e. Namun secara administrasi mereka harus memenuhi berbagai persyaratan.

Ratusan WNA Pemilik KTP-e di Jateng Dipastikan Tidak Masuk DPT

Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Masyarakat Sipil Provinsi Jateng tercatat Jumlah WNA yang memiliki izin tinggal di Jateng sebanyak 2.732 orang. 

Dipastikan Tidak Ada WNA Miliki KTP-E di Babel

Untuk di Babel sendiri, rencananya baru akan mengeluarkan KTP-e bagi WNA nanti setelah pemilihan umum.

KPU Verifikasi Faktual 103 WNA yang Masuk DPT

Viryan menegaskan apabila ada WNA pemilik KTP-e tersebut masuk di DPT, namanya akan langsung dicoret.

103 WNA Masuk Dalam DPT Pemilu 2019

hal itu merupakan temuan dari tim teknis Ditjen Dukcapil Kemendagri.

KPU Belum Terima Data 1.680 KTP-E WNA dari Dukcapil

KPU belum menerima data WNA yang sudah memiliki KTP-E maupun yang belum, sehingga kejadian WNA masuk DPT bisa terselesaikan

Mendagri: Penerbitan E-KTP WNA sesuai Undang-Undang

Tjahjo menjelaskan, meskipun WNA memiliki E-KTP, namun tidak bisa digunakan untuk memilih dalam Pemilu karena tak memenuhi syarat diatur dalam Pasal 198 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2.965 Wajib Pilih di Pesisir Selatan Belum Miliki KTP-E

Kendala dalam melakukan perekaman KTP-e disebabkan kurangnya tingkat kepedulian masyarakat untuk melakukan perekaman KTP-e.

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia