Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
BASIS data kependudukan yang telah dikumpulkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri harus dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk peningkatan pelayanan perusahaan-perusahaan dan badan-badan layanan umum.
Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan menjadi satu lembaga yang tengah berencana menerapkan secara penuh manfaat basis data kependudukan. Badan Layanan Umum itu pada tahun ini akan menerapkan sistem pembacaan KTP elektronik dalam pelayanan pengajuan klaim.
Baca juga: Sistem Pembaca e-KTP akan Digunakan di Seluruh Kantor Cabang BPJS
"Ini merupakan terobosan, lompatan paradigma, dari yang semula manual, paper, menjadi paperless. Kalau mau mengajukan klaim, tidak perlu bawa berkas banyak, cukup bawa KTP dan sidik jari, sudah bisa. Karena semua data penduduk itu sudah tersimpan di data kami, kenapa tidak digunakan," ujar Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Kamis (28/3).
Untuk menjaga data penduduk tidak bocor dan digunakan secara tidak bertanggung jawab, ia mengatakan pihaknya telah memasang pengamanan berlapis sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.
"Kami gunakan firewall berlapis-lapis. Ada virtual private network, kami pakai jalan sendiri untuk menyalurkan itu tidak sama jaringannya dengan internet publik. Tentu hacker ada yang mencoba membobol, tapi kami bisa atasi itu," tuturnya. (OL-6)
Para pemimpin daerah harus konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved