Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menerima data 103 nama warga negara asing (WNA) pemilik KTP-elektronik yang masuk dalam DPT.
Data tersebut didapat KPU dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) pada Senin (4/3).
Menurut Komisioner KPU, Viryan Aziz, pihaknya langsung menindaklanjuti data tersebut.
"Hari ini KPU RI mengintruksikan ke KPU di 17 Provinsi dan 54 Kabupaten/Kota untuk langsung melakukan verifikasi data dan verifikasi faktual menemui 103 yang diduga WNA masuk ke DPT. Kegiatan verifikasi ditargetkan selesai hari ini juga," ungkapnya dalam pesan singkat, Jakarta, Selasa (5/3).
Hasil verifikasi nantinya akan disampaikan ke Dukcapil, Bawaslu, peserta pemilu dan masyarakat.
"Kegiatan verifikasi meliputi pengecekan data ke daftar pemilih, penelusuran lapangan menemui WNA tersebut guna memastikan keberadaannya," sebutnya.
Baca juga: Lagi, WNA Masuk DPT Pemilu 2019
Kemudian, Viryan menegaskan apabila ada WNA pemilik KTP-e tersebut masuk di DPT, namanya akan langsung dicoret.
Sebelumnya Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan ada 1.680 WNA pemegang KTP-e.
Dari jumlah tersebut, hanya 103 yang masuk DPT pemilu 2019. Ke-103 WNA pemilik KTP-e itu berasal dari sejumlah negara di Eropa, Amerika, dan Afrika. (OL-3)
Menurut Sudirman Said, hukum yang berlumuran korupsi membuat rasa tak adil mendominasi suasana batin rakyat banyak.
Rika mengatakan pihaknya hanya menjalankan putusan pengadilan, dalam hal ini vonis Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Setnov.
PENGACARA Setya Novanto (Setnov), Maqdir Ismail membeberkan bukti baru yang meringankan hukuman menjadi 12,5 tahun penjara, dari sebelumnya 15 tahun yakni keterarangan FBI
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyayangkan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap terpidana kasus korupsi KTP-E Setya Novanto.
Seluruh dokumen yang diminta otoritas Singapura terkait proses ekstradisi buron kasus KTP elektronik (KTP-E), Paulus Tannos telah rampung.
Paulus Tannos ditangkap oleh otoritas penegak hukum di Singapura pada 17 Januari 2025.
Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan lebih baik.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Masyarakat perdesaan yang ingin tinggal di DKI Jakarta diingatkan untuk memiliki surat pindah atau Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dari daerah asal.
Pemanfaatan data kependudukan yang akurat akan menjadi faktor utama dalam mendorong efisiensi layanan perbankan serta meningkatkan inklusivitas keuangan bagi masyarakat
"Beberapa (RSUD dan RS Swasta) sudah berjalan, sebagian masih proses,"
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta akan memperpanjang layanan kependudukan hingga 27 November 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved