Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Jenderwl Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terus menggenjot pemanfaatan data kependudukan oleh berbagai kalangan.
Pada Jumat (29/3), Ditjen Dukcapil menjalin kerja sama dengan 10 lembaga keuangan untuk pemanfaatan data kependudukan di Jakarta. Tahuh ini, Dirjen Dukcapil menargetkan bisa menjalin kerja sama dengan 5.000 lembaga
Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakhrullah mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan sekitar 1.192 lembaga.
"Saya merasakan betul kesulitan di tahun pertama saya menjadi Direktur Jenderal tahun 2015 yang lalu. Satu tahun saya hanya mendapatkan 24 lembaga," kata Zudan Arif Fakrulloh di Sentral Senayan, Jumat (29/3).
Baca juga : Dukcapil Terus Lakukan Digitalisasi Data
Zudan mengungkapkan, saat itu tingkat kepercayaan lembaga terhadap Dukcapil sangat rendah. Pada 2016, jumlah lembaga yang bersedia bekerja sama dengan Dukcapil meningkat sebesar 500% dan mencapai 124 lembaga.
Jumlah ini terus meningkat pada 2017 menjadi 533 lembaga. Dukcapil pun menargetkan dapat menggandeng hingga 5.000 lembaga baru pada 2019.
"Sekarang jumlah kita sudah 1.192. Target kita tahun ini ada 5.000 lembaga baru yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Dukcapil," katanya.
Diharapkan kerjasama tersebut mampu membangun ekosistem dimana semua lembaga memiliki data yang sama sehingga tidak ada lagi kesenjangan data antar lembaga maupun instansi pemerintah. (Ol-8)
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Dukcapil Kemendagri membuka layanan perekaman ulang dan cetak KTP-e di Otonomi Expo 2025 hingga 30 Agustus.
Akses data tidak serta merta bisa dilakukan tanpa perjanjian kerja sama. Dengan begitu, ada skema tarif berbeda untuk lembaga pemerintah dan swasta.
Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan lebih baik.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Masyarakat perdesaan yang ingin tinggal di DKI Jakarta diingatkan untuk memiliki surat pindah atau Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dari daerah asal.
Pentingnya penerapan prinsip pengenalan nasabah yang mendalam.
KEPALA Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menegaskan kinerja intermediasi perbankan tetap tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga.
Bank Mandiri menilai perpanjangan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) oleh Kementerian Keuangan dapat memperkuat likuiditas perbankan.
Di tengah persaingan industri perbankan yang semakin kompetitif, program loyalitas menjadi salah satu strategi utama untuk mempertahankan dana pihak ketiga.
Meningkatnya ancaman kejahatan daring seperti phishing, social engineering, dan serangan siber lainnya mendorong perusahaan perbankan untuk terus memperkuat sistem keamanannya.
Inflasi Januari 2026 naik ke 3,55%. Bank Indonesia menahan BI Rate di 4,75% jelang Ramadan dan Idulfitri, seiring tekanan musiman dan nilai tukar rupiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved