Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Jenderwl Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terus menggenjot pemanfaatan data kependudukan oleh berbagai kalangan.
Pada Jumat (29/3), Ditjen Dukcapil menjalin kerja sama dengan 10 lembaga keuangan untuk pemanfaatan data kependudukan di Jakarta. Tahuh ini, Dirjen Dukcapil menargetkan bisa menjalin kerja sama dengan 5.000 lembaga
Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakhrullah mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan sekitar 1.192 lembaga.
"Saya merasakan betul kesulitan di tahun pertama saya menjadi Direktur Jenderal tahun 2015 yang lalu. Satu tahun saya hanya mendapatkan 24 lembaga," kata Zudan Arif Fakrulloh di Sentral Senayan, Jumat (29/3).
Baca juga : Dukcapil Terus Lakukan Digitalisasi Data
Zudan mengungkapkan, saat itu tingkat kepercayaan lembaga terhadap Dukcapil sangat rendah. Pada 2016, jumlah lembaga yang bersedia bekerja sama dengan Dukcapil meningkat sebesar 500% dan mencapai 124 lembaga.
Jumlah ini terus meningkat pada 2017 menjadi 533 lembaga. Dukcapil pun menargetkan dapat menggandeng hingga 5.000 lembaga baru pada 2019.
"Sekarang jumlah kita sudah 1.192. Target kita tahun ini ada 5.000 lembaga baru yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Dukcapil," katanya.
Diharapkan kerjasama tersebut mampu membangun ekosistem dimana semua lembaga memiliki data yang sama sehingga tidak ada lagi kesenjangan data antar lembaga maupun instansi pemerintah. (Ol-8)
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Dukcapil Kemendagri membuka layanan perekaman ulang dan cetak KTP-e di Otonomi Expo 2025 hingga 30 Agustus.
Akses data tidak serta merta bisa dilakukan tanpa perjanjian kerja sama. Dengan begitu, ada skema tarif berbeda untuk lembaga pemerintah dan swasta.
Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan lebih baik.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Masyarakat perdesaan yang ingin tinggal di DKI Jakarta diingatkan untuk memiliki surat pindah atau Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dari daerah asal.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
PERUBAHAN status Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi persero dinilai memperkuat posisi bank tersebut, terutama dari sisi kredibilitas dan persepsi keamanan.
Bank Indonesia (BI) menyebut penurunan suku bunga kredit perbankan cenderung lebih lambat. Karena itu, BI memandang penurunan suku bunga kredit perbankan perlu terus didorong.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved