Putusan MK Soal Suket Dinilai Bisa Selamatkan Jutaan Pemilih

PENELITI senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan masyarakat menyoblos menggunakan surat keterangan (suket) dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil.

"Putusan MK itu memang untuk menyelematkan hak pilih warga negara yang belum memiliki KTP-E. Itukan hitunganya jutaan pemilih. Oleh karena menyangkut hak konstitusional, jadi MK memutuskan untuk memudahkan itu," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Jakarta, Kamis (28/3).

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, syarat masyarakat menggunakan hak pilihnya harus memiliki KTP-E. Syamsuddin menilai, aturan tersebut terbilang kaku, karena faktanya, data Dukcapil menyebut kurang lebih 4,2 juta warga belum melakukan perekaman KTP-E.

"UU Pemilu kan kaku, yang nggak punya KTP-E dianggap tidak bisa memilih, padahal itu kan butuh proses. Dengan putusan MK ini, saya pikir membuat sebagian pemilih lega lah. Belum punya KTP-E sekarang suket jadi pilihan," terangnya.

Syamsuddin menilai bahwa tidak adanya aturan selain KTP-E untuk bisa mencoblos karena kurangnya ketelitian dari pemangku negara yaitu Kemendagri dan DPR RI.

"Saya kira kedua belah pihak, enggak cuma DPR tapi pemerintah juga terlalu yakin bahwa perekaman KTP-E bisa 100% kelar sebelum pemilu. Faktanya tidak begitu, apalagi muncul kasus korupsi. Pemerintah harus ikut memfasilitasi kemudahan pemilih bagi warga negara yang belum punya KTP-E," pungkasnya. (OL-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi