NEWSTICKER

Berita Terbaru KPU Hari Ini

Penetapan Caleg Terpilih Tunggu Putusan MK Terlaksana
12/8/2019 21:54
"Tunggu setelah selesai semua pelaksanaan putusan MK, (seperti) penghitungan ulang dan PSU ya," ungkap Evi.
Pergi Haji tidak Halangi Komisioner KPU Beri Informasi Pemilu
11/8/2019 11:00
Meski sedang menunaikan ibadah haji, Hasyim kerap melaporkan perkembangan informasi mengenai sengketa hasil Pileg 2019 kepada awak media.
KPU Apresiasi Putusan MK Terhadap Sengketa Pileg
10/8/2019 15:34
Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai membacakan putusan perselisihan hasil Pileg 2019. Tercatat 106 perkara ditolak dan 12 perkara dikabulkan sebagian oleh majelis hakim MK.
Jumlah Gugatan Pileg yang Dikabulkan MK Menurun
10/8/2019 14:40
MK mengabulkan 12 gugatan dari 250 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019. Jumlah tersebut lebih sedikit ketimbang pada Pileg 2014 sebanyak 23 gugatan dikabulkan.
Sengketa Pileg, MK Tolak 106 Perkara dan 12 Dikabulkan Sebagian
10/8/2019 12:03
Dari 260 perkara yang diregister, MK menolak 106 perkara. Pun terdapat 99 perkara yang tidak dapat diterima, 33 perkara gugur dan 10 perkara ditarik kembali.
KPU Nilai MK Sudah Cermat dan Profesional Memutus Perkara Pileg
09/8/2019 16:10
MK baru mengabulkan sebagian pada 10 gugatan dan lebih dari 70 gugatan ditolak
KPU Segera Tindaklanjuti Putusan MK, Termasuk Perhitungan Ulang
09/8/2019 13:02
Mayoritas gugatan ditolak oleh MK dan sampai pukul 12.00 WIB sudah 10 gugatan yang dikabulkan sebagian.
MK Sudah Putuskan 205 Perkara Pileg dan Sebagian Besar Ditolak
09/8/2019 11:00
Dari 260 perkara, Mahkamah Konstitusi sudah memutus 205 perkara. Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari sebagian besar perkaranya ditolak dan tidak dapat diterima.
KPU Segera Eksekusi Putusan MK
09/8/2019 09:37
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) segera mengeksekusi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan beberapa permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2019.
KPU Siap Laksanakan Putusan MK
08/8/2019 18:14
KPU RI akan segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan beberapa permohohan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2019.
Gugatan Sengketa Pileg di MK kembali Berguguran
08/8/2019 08:10
PERMOHONAN gugatan sengketa Pileg 2019, baik yang diajukan partai politik (parpol) maupun perseorangan kembali berguguran di Mahkamah Konstitusi (MK).
KPU Belum Berencana Terapkan E-voting
07/8/2019 19:30
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku pihaknya belum berencana menerapkan metode penggunaan e-voting baik dalam Pilkada 2020 ataupun Pemilu serentak 2020.
Mendagri Dukung Mantan Koruptor Dilarang Ikut Pilkada
06/8/2019 10:15
KPU menegaskan bakal tetap mencoba melarang mantan terpidana kasus korupsi maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Pilkada tanpa Eks Koruptor
06/8/2019 08:50
Larangan bagi eks narapidana korupsi untuk maju dalam pilkada tidak hanya ramai dalam tataran wacana .
Penandatanganan NPHD Dilakukan Paling Lambat 1 Oktober
02/8/2019 19:40
Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan karena Pilkada 2020 dilakukan secara serentak, maka jadwal penyusunan dan penandatanganan NPHD dikumpulkan bersamaan.
KPU Yakin Menang Gugatan Sengketa Pileg 2019 di MK
02/8/2019 18:39
Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakin akan memenangkan banyak perkara pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019.
KPU akan Gelar Bimtek NPHD Bersama KPUD
02/8/2019 13:50
NPHD merupakan naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara pemberi hibah yakni pemerintah daerah dengan penerima hibah yaitu KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/kota.
DPR Sulit Larang Eks Koruptor Maju Pilkada
02/8/2019 09:05
KPU didorong mengumumkan seluas-luasnya agar masyarakat tidak memilih para calon yang merupakan mantan koruptor.
E-Rekap akan Dicoba Dulu di Beberapa Daerah
01/8/2019 09:30
Bila e-rekap diterapkan di Pilkada 2020, potensi manipulasi penghitungan suara akan kecil terjadi jika dibandingkan dengan di pileg.
KPU Dorong Penerbitan Regulasi Eks Koruptor Maju di Pilkada
31/7/2019 21:22
Sebelumnya KPU pernah mengeluarkan PKPU tentang larangan mantan koruptor maju Pileg tapi kandas di tangan Mahkamah Agung (MA)