Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
KOMISI Pemilihan Umum berkeras akan kembali melarang mantan terpidana korupsi mencalonkan diri dalam pilkada serentak 2020.
Larangan serupa pernah diterapkan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2019, tetapi dibatalkan Mahkamah Agung (MA).
"Gagasan bagaimana membatasi mantan napi korupsi agar tidak maju dalam pilkada kan sebenarnya untuk kepentingan masyarakat, kepentingan kita semua," tegas Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, di Jakarta, kemarin.
Ia mengatakan pihaknya akan menagih komitmen partai politik untuk tak mencalonkan eks koruptor sebagai bakal calon kepala daerah.
Dia menyebut sejumlah parpol sudah menyambut baik permintaan tersebut.
Wacana pelarangan eks koruptor yang mengincar kursi kepala daerah, kata dia, bakal terus diekspos ke publik. Harapannya, masyarakat menyadari pentingnya melarang eks napi korupsi untuk menduduki jabatan publik.
"Kalau ada calon yang yang belum pernah korupsi, kenapa tidak? Kenapa yang sudah pernah (korupsi) dicalonkan lagi? Memangnya tidak ada orang yang belum pernah korupsi?" tutur Wahyu.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo setuju dengan larangan bagi eks koruptor untuk maju dalam pilkada. Larangan tersebut, menurutnya, harus diikuti partai politik dengan tidak mengusung eks napi korupsi."Saya kira itu, termasuk partai harus diingatkan agar rekrutmennya jangan sampai salah," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan memang aturan larangan napi koruptor menjadi ranah penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum perihal syarat pencalonan kepala daerah. "Nanti bisa (melalui) penyempurnaan PKPU di Pilkada 2020. Kemarin sudah rapat dengan Komisi II DPR, perwakilan Kemendagri, dan Bawaslu," jelas Tjahjo.
"Tapi, saya kira (aturan tersebut) akan diselesaikan dengan anggota DPR terpilih nanti (periode 2019-2024), sebagai agenda awal revisi UU Pemilu dan UU Pilkada," cetusnya.
Diundangkan
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai larangan bagi mantan narapidana korupsi mencalonkan diri dalam pilkada harus tercantum dalam undang-undang. Larangan itu dinilai melukai aspek keadilan jika hanya diatur dalam sebuah peraturan lembaga.
"Secara normatif itu bagus-bagus saja. Persoalannya, undang-undangnya harus diubah, harus cantumkan itu. Kalau tidak, itu sudah menjadi hak narapidana yang sudah bebas," katanya.
Fadli setuju larangan itu menjadi bagian dari integritas dan komitmen pemberantasan korupsi. Namun, perlu dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak politik seseorang yang dijamin konstitusi.
"Ada orang yang setelah menjalani hukuman dia benar-benar sadar tidak mau melakukan lagi. Dan ada orang yang belum (korupsi), tapi melakukan juga. Persoalannya di situ menurut saya. Jadi kita harus berbuat adil pada semua," ucap politikus Gerindra itu.
Lebih jauh, dia menilai wacana larangan itu perlu didiskusikan lebih lanjut. Intinya, KPU memosisikan setiap warga negara memiliki hak politik yang sama dalam undang-undang. "Sekarang ini tidak ada larangan itu. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum." (Medcom/P-3)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Pembangunan lapas baru, kata Willy, bisa saja misalnya ditambah di antara 363 pulau-pulau kecil yang ada di Aceh, atau di Sumatera Utara yang memiliki 229 pulau.
Komitmen parpol untuk tidak mengusung calon kepala daerah bersatus mantan napi koruptor merupakan upaya untuk memberantas korupsi yang terjadi di lingkungan kepala daerah.
KPU memastikan bahwa mantan narapidana korupsi yang telah memenuhi syarat bisa mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah
pencalonan eks koruptor sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 nanti juga menunjukkan lemahnya kaderisasi
Mantan napi koruptor dengan hukuman pidana di bawah 5 tahun bisa ikut pilkada
DIREKTUR Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati mengatakan, masyarakat harus mengetahui rekam jejak calon pemimpin, mulai dari pileg hingga pilpres
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved