NEWSTICKER

MK Sudah Putuskan 205 Perkara Pileg dan Sebagian Besar Ditolak

Insi Nantika Jelita

09/8/2019 11:00

MK Sudah Putuskan 205 Perkara Pileg dan Sebagian Besar Ditolak — Komisioner KPU RI, Hasyim Asyari(ANTARA)

DARI 260 perkara, Mahkamah Konstitusi sudah memutus 205 perkara. Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari sebagian besar perkaranya ditolak dan tidak dapat diterima.

"Sampai dengan 8 Agustus pukul 23.45 WIB, ada 65 perkara yang ditolak, ada 90 perkara yang tidak dapat diterima, perkara yang gugur ada 31 perkara, perkara yang ditarik kembali ada 10 perkara dan dikabulkan seluruhnya atau sebagian hanya 9 perkara," jelas Hasyim dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (9/8).

Dari 260, ada perkara dismissal yang berjumlah 58, lalu jumlah perkara yang dilakukan pemeriksaan pembuktian ada 122 perkara. Kemudian, jumlah perkara yang tidak masuk dalam dismissal dan tidak lanjut ke pembuktian sebanyak 80 perkara. (OL-6)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Astri Novaria

Berita Lainnya

Akademisi Soroti Kewenangan Pemerintah dalam Pendidikan Dokter Spesialis
20/2/2026 23:33
UJI materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di MK memunculkan perdebatan mengenai kewenangan pembukaan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis.
Advokat Ajukan Uji Materi UU Polri: Usulkan Kepolisian Di bawah Kemendagri demi Independensi Hukum
19/2/2026 20:51
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Uji UU APBN 2026 di MK, Anggaran Pendidikan Dipersoalkan karena Program Makan Bergizi
19/2/2026 16:26
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
Uang Rakyat Hilang karena Kuota Hangus, Hakim MK Soroti Tanggung Jawab Negara
18/2/2026 16:27
MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.
Polemik Kuota Internet Hangus Digugat ke MK, PemerintahTegaskan Bukan Pelanggaran Hukum
18/2/2026 15:39
Pemerintah menegaskan kuota internet hangus bukan pelanggaran hukum dalam sidang MK terkait uji materi UU Cipta Kerja.
Kuota Internet Hangus Digugat ke MK, DPR Tegaskan Bukan Aturan UU
18/2/2026 15:32
DPR menegaskan kuota internet hangus bukan diatur UU Cipta Kerja, melainkan ranah kontrak operator dan pelanggan dalam sidang MK.