Jumat 09 Agustus 2019, 09:39 WIB

Kekayaan I Nyoman Dhamantra Mencapai Rp25 Miliar

Fachri Audhia Hafiez | Politik dan Hukum
Kekayaan I Nyoman Dhamantra Mencapai Rp25 Miliar

MI/Rommy Pujianto
Lambang KPK.

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Anggota Komisi VI DPR asal Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Dhamantra, sebagai tersangka dugaan suap pengurusan kuota dan izin impor bawang putih tahun 2019. Ia juga tercatat memiliki harta kekayaan lebih dari Rp25 miliar.
 
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang ditilik dari laman acch.kpk.go.id, Dhamantra tercatat memiliki harta sebanyak Rp25.189.359.500. Harta itu dilaporkan Dhamantra pada 10 Juni 2016.

Baca juga: Anggota DPR Nyoman Dhamantra Ditahan KPK

Kekayaan Dhamantra terdiri dari harta bergerak dan tak bergerak. Harta tak bergerak Dhamantra terdiri dari empat tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Kabupaten Purwakarta dan Tangerang Selatan senilai Rp20.862.685.000.

Sedangkan harta bergerak Dhamantra berupa Mobil Mercedes Benz Viano tahun 2001 senilai Rp600 juta; Toyota Kijang Innova tahun 2009 senilai Rp250 juta; Daihatsu Xenia tahun 2010 senilai Rp125 juta; Nissan Teana tahun 2010 senilai Rp205 juta dan Toyota Avanza tahun 2014 senilai Rp130 juta.
 
Dhamantra tercatat memiliki harta bergerak lainnya yang nilainya mencapai Rp3.011.000.000. Itu terdiri dari barang-barang seni dan antik yang berasal dari hasil sendiri perolehan tahun 2000 sejumlah Rp3 miliar, serta benda bergerak lainnya yang bernilai Rp11 juta. Sementara data giro dan setara kas lainnya sejumlah Rp5.674.500.

Dalam perkara ini enam orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ialah Dhamantra, orang kepercayaan Dhamantra, Mirawati Basri (MBS); swasta Elviyanto (ELV). Kemudian sebagai pemberi Chandry Suanda (CSU) alias Afung, swasta Doddy Wahyudi (DDW) dan swasta Zulfikar (ZFK).

Dhamantra diduga meminta fee Rp3,6 miliar untuk membantu Chandry dan Doddy mengurus Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Pertanian dan Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementrian Perdagangan (Kemendag). Chandry dan Doddy terlebih dulu bertemu orang kepercayaan Dhamantra, Mirawati serta swasta Elviyanto guna memuluskan urusan impor tersebut.

Dalam kesepakatan itu, Dhamantra meminta komitmen fee Rp1.700-Rp1.800 dari setiap kilogram bawang putih yang diimpor. Sedangkan kuota impor bawang putih untuk tahun 2019 sebesar 20 ribu ton.

KPK menyebutkan, Dhamantra baru menerima uang Rp2 miliar dari kesepakatan itu. Uang itu diterimanya melalui rekening transfer sebuah money changer.

Baca juga: Politikus PDIP di DPR Jadi Tersangka Kasus Impor Bawang Putih

Atas perbuatannya Chandry, Doddy dan Zulfikar sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara Dhamantra, Mirawati, Elviyanto sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Medcom.id/OL-6)
 

Baca Juga

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama.

Di Tengah Wabah Korona, Besok DPR tetap Bersidang

👤 Dhika Kusuma Winata 🕔Minggu 29 Maret 2020, 20:30 WIB
Ia menjamin pembahasan rancangan undang-undang juga akan tetap berjalan, termasuk prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya seperti...
MI/SUPARDJI RASBAN

Pemerintah harus Secepatnya Karantina Wilayah

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 29 Maret 2020, 19:31 WIB
Indonesia tak mengenal istilah lockdown. Tapi Indonesia mempunyai konsepnya sendiri yaitu karantina...
Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.

KSP: Legitimasi Perppu Penundaan Pilkada Harus Kuat

👤Indriyani Astuti 🕔Minggu 29 Maret 2020, 19:04 WIB
Menurut Sigit, apapun opsi yang akan diambil oleh KPU, termasuk apabila nantinya pemerintah menerbitkan Perppu, legitimasinya harus...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya