MAHKAMAH Konstitusi selesai membacakan putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019. Mayoritas perkara yang diajukan ke MK ditolak dengan berbagai alasan, seperti dalil yang dimohonkan tidak jelas atau kabur.
Dari 260 perkara yang diregister, MK menolak 106 perkara. Pun terdapat 99 perkara yang tidak dapat diterima, 33 perkara gugur dan 10 perkara ditarik kembali.
"Perkara yang dikabulkan sebagian ada 12," ujar Komisioner KPU Hasyim Asy'ari dalam keterangan resminya, Jakarta, Sabtu (10/8).
Baca juga: KPU Nilai MK Sudah Cermat dan Profesional Memutus Perkara Pileg
Atas putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan tersebut, KPU segera mengeksekusi. Misalnya, soal putusan MK yang memerintahkan KPU melakukan penghitungan surat suara ulang di sejumlah TPS di Kota Surabaya dan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Hal ini berdasarkan gugatan sengketa hasil pemilu legislatif dengan pemohon Partai Golkar dan PDI Perjuangan (PDI-P).
"Rencana hari Senin depan (penghitungan ulang). Jadi, kita sudah buat draft tahapannya. Yang paling awal untuk mengeksekusi untuk putusan MK itu adalah (gugatan) di Kepulauan Riau, Bintan, dan Batam, karena hanya menetapkan saja apa yang dihitung oleh MK," imbuh Komisioner KPU lain, Ilham Saputra.
Untuk putusan yang dikabulkan MK, KPU juga akan melaksanakannya. Ilham mengatakan putusan MK soal sengketa hasil Pileg adalah final dan mengikat.
"Sudah siap dari awal apapun putusan MK, kita siap melaksanakan," tutur Ilham.(OL-5)
