Jumat 09 Agustus 2019, 16:10 WIB

KPU Nilai MK Sudah Cermat dan Profesional Memutus Perkara Pileg

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
KPU Nilai MK Sudah Cermat dan Profesional Memutus Perkara Pileg

MI/Ramdani
Ketua KPU Arief Budiman (tengah)

 

MAYORITAS gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019 ditolak dan tidak diterima oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Ketua KPU Arief Budiman, hakim MK sudah cermat dalam memutus perkara tersebut berdasarkan alat bukti dan keterangan dari berbagai pihak.

"Mahkamah sudah profesional dan cermat dalam memproses ini, sehingga terurai betul mana (perkara) yang harus dikabulkan dan mana yang tidak dikabulkan," kata Arief di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (9/8).

Sampai pukul 14.50 WIB, MK baru mengabulkan sebagian pada 10 gugatan dan lebih dari 70 gugatan ditolak. Sisanya banyak perkara yang tidak diterima, gugur dan ditarik kembali.

"Jadi, MK sudah betul-betul memeriksa alat bukti dengan cermat, hati-hati, sehingga jumlah yang dikabulkan hanya sedikit. Putusan itu juga berdasarkan pemeriksaan permohonan dari jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu," terang Arief.

Baca juga: Banyak Gugatan Ditolak MK, KPU Nilai Kerja Secara Optimal

Hari ini, Majelis hakim MK menuntaskan pembacaan putusan PHPU Pileg sebanyak 55 perkara. Pembacaan putusan sudah mulai dibacakan sejak 6 Agustus. Pembacaan putusan dibagi menjadi tiga sesi.

Diketahui, jumlah perkara diregister ialah 250 perkara DPR atau DPRD dan 10 perkara DPD. Jumlah perkara dismissal, diberi putusan sela yakni 58 perkara. Kemudian, jumlah perkara pemeriksaan pembuktian ada 122 perkara.

Lalu, jumlah perkara yang tidak masuk dalam dismissal (putusan sela) dan tidak lanjut ke pembuktian ada 80 perkara.(OL-5)

Baca Juga

Dok.mediaindonesia.com

Kapolri Diminta Serius Usut Dugaan Salah Tembak di Poso

👤M Taufan SP Bustan 🕔Kamis 04 Juni 2020, 21:55 WIB
KAPOLRI Jenderal Pol Idham Aziz diminta mengusut tuntas dugaan salah tembak dua petani di Poso, Sulawesi...
MI/Susanto

Utamakan Edukasi dibanding Penegakan Hukum saat New Normal

👤Cahya Mulyana 🕔Kamis 04 Juni 2020, 21:09 WIB
Ketua Komnas HAM setuju TNI terlibat dalam kondisi darurat karena fasilitas lengkap dan SDM terlatih tapi tidak untuk penegakan...
MI/Kristiadi

Waduh, Boni Hargens Tiba-tiba Bicara Upaya Kudeta Pemerintahan

👤Putra Ananda 🕔Kamis 04 Juni 2020, 20:40 WIB
Boni juga menyebut bahwa kelompok yang ia sebut sebagai 'laskar pengacau negara' juga berusaha memanfaatkan potensi krisis ekonomi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya