Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan 12 gugatan dari 250 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019. Jumlah tersebut lebih sedikit ketimbang pada Pileg 2014 sebanyak 23 gugatan dikabulkan.
"Jumlah permohonan juga menurun, 2014 ada 900-an gugatan. Ya kemudian kemungkinan pertama sudah banyak perkara yang diselesaikan di tahapan sebelum rekap nasional, jadi diselesaikan di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi," kata Ketua KPU Arief Budiman, saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu (10/8).
Baca juga: Ini Struktur Baru PDIP, Ada Nama Risma
Arief mengatakan penyelesaian sebelum rekap nasional tak lepas dari kinerja penyelenggara. Dia menilai penyelenggara telah bekerja lebih baik dan cekatan. Faktor lainnya ialah peserta pemilu menyadari tidak ada yang harus dipersoalkan. Pasalnya, saat Pemilu 2014 banyak persoalan yang sesungguhnya tidak layak diperkarakan. "Mungkin mereka sekarang menyadari itu. Bahwa oh mungkin yang seperti ini enggak mungkin dipaksakan, juga tidak akan dikabulkan. Berkaca dari 2014," terang dia.
Dia mengapresiasi MK dalam memproses gugatan. MK dinilai telah bekerja dengan baik. "Mahkamah memproses ini, dengan cara yang profesional, cermat. Sehingga terurai betul mana yang harus dikabulkan, dan mana yang tidak dikabulkan," ungkap Arief. Dia berharap semua pihak bersedia menghormati putusan MK. KPU pun akan menjalankan putusan Mahkamah.
Mahkamah Konstitusi (MK) selesai memutus 250 sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019. Dari 250 perkara, hanya 12 yang dikabulkan. Satu daerah diminta menggelar PSU yakni Sulawesi Tengah. Kemudian PPSU di antaranya di Kabupaten Bintan, Surabaya, Trenggalek, Kalimantan Barat, Pegunungan Arfak, Papua, Aceh, Sumatera Utara, dan Bekasi. (Medcom.id/OL-6)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Permohonan-permohonan yang berasal dari masyarakat sipil penting untuk diperhatikan, sebagai sebuah representasi publik dalam pengawalan sistem pemilu yang demokratis.
Penetapan itu seharusnya digelar pada akhir Juli lalu, tapi diundur oleh KPU karena ada sengketa hasil yang kembali didaftarkan peserta Pileg 2024 ke MK.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan pihaknya akan segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif.
Pencoblosan ulang digelar tanpa didahului tahapan kampanye.
KPU mengumpulkan jajaran di daerah yang terkena imbas untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved