Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan 12 gugatan dari 250 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019. Jumlah tersebut lebih sedikit ketimbang pada Pileg 2014 sebanyak 23 gugatan dikabulkan.
"Jumlah permohonan juga menurun, 2014 ada 900-an gugatan. Ya kemudian kemungkinan pertama sudah banyak perkara yang diselesaikan di tahapan sebelum rekap nasional, jadi diselesaikan di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi," kata Ketua KPU Arief Budiman, saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu (10/8).
Baca juga: Ini Struktur Baru PDIP, Ada Nama Risma
Arief mengatakan penyelesaian sebelum rekap nasional tak lepas dari kinerja penyelenggara. Dia menilai penyelenggara telah bekerja lebih baik dan cekatan. Faktor lainnya ialah peserta pemilu menyadari tidak ada yang harus dipersoalkan. Pasalnya, saat Pemilu 2014 banyak persoalan yang sesungguhnya tidak layak diperkarakan. "Mungkin mereka sekarang menyadari itu. Bahwa oh mungkin yang seperti ini enggak mungkin dipaksakan, juga tidak akan dikabulkan. Berkaca dari 2014," terang dia.
Dia mengapresiasi MK dalam memproses gugatan. MK dinilai telah bekerja dengan baik. "Mahkamah memproses ini, dengan cara yang profesional, cermat. Sehingga terurai betul mana yang harus dikabulkan, dan mana yang tidak dikabulkan," ungkap Arief. Dia berharap semua pihak bersedia menghormati putusan MK. KPU pun akan menjalankan putusan Mahkamah.
Mahkamah Konstitusi (MK) selesai memutus 250 sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019. Dari 250 perkara, hanya 12 yang dikabulkan. Satu daerah diminta menggelar PSU yakni Sulawesi Tengah. Kemudian PPSU di antaranya di Kabupaten Bintan, Surabaya, Trenggalek, Kalimantan Barat, Pegunungan Arfak, Papua, Aceh, Sumatera Utara, dan Bekasi. (Medcom.id/OL-6)
PEMILU tinggal menghitung hari. Bagaimana peta elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden serta elektabilitas partai-partai jelang pemilu?
Bahayanya ialah bahwa NU bisa menjadi satu-satunya penentu keputusan terkait isu-isu agama dan menjadi pemegang kekuasaan dalam hal ortodoksi dan heterodoksi.
Dari total korban terdiri dari 144 orang di antara mereka meninggal dunia dan 883 orang sakit.
AKBP Stefanus mengaku telah menyita dan melihat rekaman kamera pemantau yang menunjukkan pelaku diduga berjumlah dua orang.
Kegiatan yang terpusat di Jl Imam Bonjol di samping Hotel Mandarin itu diadakan untuk menebarkan pesan pemilu damai kepada masyarakat.
Kontribusi yang bisa diberikan masyarakat dalam melawan informasi atau berita hoaks adalah memenuhi narasi dan konten positif di media sosial. Cara itu sangat efektif untuk membendung narasi kebencian di dunia maya.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
Permohonan-permohonan yang berasal dari masyarakat sipil penting untuk diperhatikan, sebagai sebuah representasi publik dalam pengawalan sistem pemilu yang demokratis.
Dipersoalkan di sidang sengketa PHPU MK, Pj Gubernur Heru Budi Hartono menegaskan program Sembako Murah bukan bagian dari bantuan sosial (bansos).
Polisi mengalihkan sejumlah jalan di sekitar Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Langkah itu dilakukan imbas adanya demo yang digelar saat sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2024.
KPU di empat Kabupaten di Sulawesi Tenggara membuka kotak suara hasil Pilkada 9 Desember 2020 untuk pembuktian persidangan di MK pada 27 Januari 2021.
Paslon Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit-Indra Catri meminta KPU Sumbar menganulir perolehan suara pasangan Mahyeldi-Audy Joinaldy
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved