Penandatanganan NPHD Dilakukan Paling Lambat 1 Oktober

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar bimbingan teknis (bimtek) terkait dengan penganggaran Pilkada atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada pertengahan Agustus mendatang, bersama KPU daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020.

Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan karena Pilkada 2020 dilakukan secara serentak, maka jadwal penyusunan dan penandatanganan NPHD dikumpulkan bersamaan.

Baca juga: Baiq Nuril Mengaku Terima Tawaran Kerja Dari Pemda

"Di draft PKPU (Pilkada 2020), penandatanganan NPHD paling lambat 1 Oktober," terang Pramono di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta, Jumat (2/8).

Dalam kegiatan bimtek tersebut, KPU RI akan memastikan sejauh mana NPHD di daerah. Misalnya, seberapa besar anggaran yang diajukan oleh daerah tersebut, berapa besaran honorarium kelompok kerja tahapan Pilkada, lalu jumlah orang dari kelompok kerja tersebut

"Sekitar tanggal 20 Agustus akan ada rakor untuk persiapan anggaran Pilkada di Yogyakarta. Jadi 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada, KPU Provinsi, kabupaten/Kota dikumpulkan disana," ujar Pramono.

Sejauh ini, KPU belum menerima informasi dari KPU daerah soal pengajuan anggaran pemilu untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Menurut Pramono, sejak Pilkada 2018 yang lalu, penetapan NPHD hanya satu kali.

Diketahui, penyelenggaraan Pilkada 2020 untuk Pemilihan Gubernur dilakukan di 9 Provinsi. Sedangkan untuk tingkat kabupaten disebut ada 224 wilayah dan untuk tingkat kota akan berlangsung di 37 kota pada 32 provinsi. Adapun tanggal pencoblosan Pilkada 2020 ialah 23 September. (OL-6)