Berita Terbaru KPU Hari Ini

Rekap-E Pilkada 2020 hanya Berdasar PKPU

Pemetaan dilakukan dengan mengecek jaringan internet di tempat pemungutan suara (TPS).

Bakal Gunakan E-Rekap di Pilkada 2020, KPUD Petakan Kesiapan TPS

Pemetaan itu dilakukan dengan mengecek jaringan internet di tempat pemungutan suara (TPS).

Awal 2020, KPU Uji Coba Penggunaan E-Rekap untuk Pilkada

KPU juga tengah menyiapkan peraturan KPU untuk mengakomodasi e-rekap.

Demokrasi RI Baik karena Pilpres Langsung

Di saat praktik-praktik demokrasi di banyak negara lain menurun, Indonesia menunjukkan perkembangan yang progresif.

KPU : Pemilu Serentak Justru Efektif dan Efisien

"Bayangkan misalnya, kalau bikin sendiri-sendiri pileg dan pilpresnya. Harus bikin TPS-nya dua kali. Saya memberi honor KPPS, honor PPS, honor PPK dua kali," kata Arief

KPU : Pilpres Langsung Dongkrak Indeks Demokrasi Indonesia

Karena praktek itulah, Indonesia menjadi negara dengan indeks demokrasi yang baik bila dilihat dari kualitas penyelenggaraan Pilpres secara langsung sejak 2004.

KPU Keukeh Larang Eks Napi

Meski mendapat penolakan dari berbagai pihak, KPU bergeming melarang mantan narapidana korupsi untuk maju dalam pemilihan kepala daerah.

Larangan Mantan Napi Korupsi Segera Disahkan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan seluruh pihak mendukung larangan mantan narapidana tindak pidana korupsi menjadi calon kepala daerah.

KPU Karawang Menanti Pengganti Anggota yang Dipecat

KPU) Kabupaten Karawang, Jawa Barat berharap KPU Pusat segera menetapkan komisioner baru pengganti anggota KPU Asep Saepudin yang dipecat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Jangan Balik Tesis Biaya Tinggi Pilkada

Mendagri Tito Karnavian menyebut evaluasi bukan berarti mengubah sistem pilkada. Evaluasi itu dibutuhkan untuk membuat pelaksanaan pilkada menjadi lebih baik.

KPU Sumenep Kekurangan Dana Pilkada Rp12 Miliar

Peraturan  Menteri Keuangan (PMK) tentang penaikan honor petugas ad hoc Pemilu menyebabkan anggaran pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur meningkat

E-Rekap Buka Jalan Menuju e-Voting

Nantinya, KPU tinggal berkoordinasi dan menyusun regulasi-regulasi bersama Kementerian tentang keamanan data. Guna menjamin data pemilih benar-benar aman.

Penggunaan e-Rekap di Pilkada 2020 Harus Disambut Baik

E-Rekap merupakan sistem perhitungan rekapitulasi suara berbasis teknologi elektronik. Nantinya, pemungutan dan perhitungan suara di TPS tetap dilakukan secara manual.

Jelang Pilkada 2020 KPU Gandeng Kejaksaan

Kejaksaan meminta Komisi Pemilihan Umum menggunakan dana pilkada dengan baik dan tidak seenaknya.

DPR belum Berencana Revisi UU Pilkada dalam Waktu Dekat

Tahapan Pilkada serentak 2020 sudah dimulai. Maka tidak mungkin bagi DPR melakukan revisi UU Pilkada.

Isu Pilkada via DPRD Mengemuka

Pilkada langsung oleh rakyat atau mengembalikan via DPRD ialah wewenang pemerintah dan lembaga legislatif. Meski begitu, perubahan sistem harus melalui revisi undangundang.

Antisipasi Kekacauan, Konsep Rekap Elektronik harus Matang

Jika tidak, penyederhanaan mekanisme rekapitulasi bisa mengakibatkan kekacauan dalam pelaksanaannya dan konflik di lapangan.

KPU VS Pemerintah dan DPR Soal Eks Koruptor Maju Pilkada

Aturan larangan napi kasus korupsi maju ke pilkada sudah pernah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi

KPU Serahkan Wacana Pergantian Sistem Pilkada ke Pemerintah

Sistem Pilkada langsung dipilih rakyat atau mengembalikannya lewat DPRD menjadi wewenang pemerintah dan legislatif.

KPU Klaim e-rekap Hemat Anggaran dan Ramah Lingkungan

Besaran penghematannya tergantung masing-masing daerah, sistem e-rekap juga membuat formulir tidak perlu dicetak sehingga menjadi pemilu yang ramah lingkungan

Nasionalisme sebagai Genetika Film Indonesia

Politik Jalan Tengah

Negara dari Pinggiran

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia