Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan KPK tidak boleh gentar dalam mengusut tuntas kasus suap yang melibatkan komisioner KPU, Wahyu Setiawan (WS).
Pengusutan tidak boleh hanya berhenti di Wahyu, tetapi harus dicara sumber utama atau dalang di balik upaya suap untuk penggantian antar waktu (PAW) caleg PDIP, Harun Masuki, tersebut.
"KPK harus terus menggali ini sampai tuntas. Dicari sampai akar permasalahan dan sosok-sosok di baliknya," ujar Adi, ketika dihubungi, Jumat, (10/1).
Adi mengatakan, upaya pengusutan kasus tersebut pasti tidak akan mudah. Khususnya karena diduga melibatkan elite-elite partai dengan peraih suarah terbanyak di pemilu 2019, PDIP.
Baca juga : Bantah Hasto, KPK: Penyidik ke DPP PDIP Dilengkapi Surat
"Kalau ini bisa tuntas tentu akan menjadi gebrakan tersendiri bagi kepemimpinan KPK periode saat ini yang sebelumnya kerap dipandang miring oleh masyarakat," ujar Adi.
Pengusutan kasus tersebut juga dinilai sangat krusial karena bersentuhan langsung dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Penyelesaian kasus hingga tuntas dan tak pandang bulu diharapkan akan bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat pada sistem dan penyelenggara pemilu.
"Ini memanh tugas berat bagi KPK, tapi dari situ nanti kepercayaan publik akan bisa semakin tumbuh pada KPK," tutup Adi. (Pro/OL-09)
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved