Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan KPK tidak boleh gentar dalam mengusut tuntas kasus suap yang melibatkan komisioner KPU, Wahyu Setiawan (WS).
Pengusutan tidak boleh hanya berhenti di Wahyu, tetapi harus dicara sumber utama atau dalang di balik upaya suap untuk penggantian antar waktu (PAW) caleg PDIP, Harun Masuki, tersebut.
"KPK harus terus menggali ini sampai tuntas. Dicari sampai akar permasalahan dan sosok-sosok di baliknya," ujar Adi, ketika dihubungi, Jumat, (10/1).
Adi mengatakan, upaya pengusutan kasus tersebut pasti tidak akan mudah. Khususnya karena diduga melibatkan elite-elite partai dengan peraih suarah terbanyak di pemilu 2019, PDIP.
Baca juga : Bantah Hasto, KPK: Penyidik ke DPP PDIP Dilengkapi Surat
"Kalau ini bisa tuntas tentu akan menjadi gebrakan tersendiri bagi kepemimpinan KPK periode saat ini yang sebelumnya kerap dipandang miring oleh masyarakat," ujar Adi.
Pengusutan kasus tersebut juga dinilai sangat krusial karena bersentuhan langsung dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Penyelesaian kasus hingga tuntas dan tak pandang bulu diharapkan akan bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat pada sistem dan penyelenggara pemilu.
"Ini memanh tugas berat bagi KPK, tapi dari situ nanti kepercayaan publik akan bisa semakin tumbuh pada KPK," tutup Adi. (Pro/OL-09)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
I Wayan Eka ditahan dalam kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan di PN Depok.
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan kenaikan gaji hakim tidak serta-merta menghapus seluruh praktik korupsi di lingkungan peradilan, menyusul OTT KPK wakil ketua PN Depok.
SUASANA di Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok Jumat (6/1/2026), tampak sepi satu hari pasca OTT KPK terhadap Wakil Ketua PN Depok Bambang S
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Depok, Jawa Barat, pada Kamis (5/2) malam.
Ketika ditanya detail kasus tersebut, Fitroh mengatakan OTT keenam pada 2026 itu mengenai dugaan suap perkara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved