Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan KPK tidak boleh gentar dalam mengusut tuntas kasus suap yang melibatkan komisioner KPU, Wahyu Setiawan (WS).
Pengusutan tidak boleh hanya berhenti di Wahyu, tetapi harus dicara sumber utama atau dalang di balik upaya suap untuk penggantian antar waktu (PAW) caleg PDIP, Harun Masuki, tersebut.
"KPK harus terus menggali ini sampai tuntas. Dicari sampai akar permasalahan dan sosok-sosok di baliknya," ujar Adi, ketika dihubungi, Jumat, (10/1).
Adi mengatakan, upaya pengusutan kasus tersebut pasti tidak akan mudah. Khususnya karena diduga melibatkan elite-elite partai dengan peraih suarah terbanyak di pemilu 2019, PDIP.
Baca juga : Bantah Hasto, KPK: Penyidik ke DPP PDIP Dilengkapi Surat
"Kalau ini bisa tuntas tentu akan menjadi gebrakan tersendiri bagi kepemimpinan KPK periode saat ini yang sebelumnya kerap dipandang miring oleh masyarakat," ujar Adi.
Pengusutan kasus tersebut juga dinilai sangat krusial karena bersentuhan langsung dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Penyelesaian kasus hingga tuntas dan tak pandang bulu diharapkan akan bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat pada sistem dan penyelenggara pemilu.
"Ini memanh tugas berat bagi KPK, tapi dari situ nanti kepercayaan publik akan bisa semakin tumbuh pada KPK," tutup Adi. (Pro/OL-09)
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KOMISIĀ Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (3/3).
KPKĀ memanggil Elvita Maylani selaku Plt Kadis BMBK Lampung Tengah dan Gunarto selaku Ketua KPU Lampung Tengah sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa belasan saksi yang merupakan pejabat Kabupaten Pati di Kantor Polrestabes Semarang Selasa (24/2).
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved