Berita Terbaru KPU Hari Ini

Cegah Petugas Kelelahan, KPU Usul e-rekap ke Presiden

Selain penggunaan e-rekap, KPU juga mengusulkan penyediaan salinan dalam bentuk digital sehingga KPPS tak harus menulis pada ratusan lembar salinan hasil penghitungan suara

Pemerintah Tampung Usulan Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

Menko Polhukam menyebut usulan yang disampaikan Komisioner KPU ditampung, namun belum ada keputusan apapun yang diambil pemerintah.

KPU: Kandidat Perempuan di Pemilu 2014 dan 2019 Meningkat

Jumlah calon anggota legislatif perempuan pun mengalami peningkatan, begitu juga dengan partisipasi pemilih yang meningkat hingga 7%

KPU Serahkan Laporan Pelaksanaan Pemilu ke Presiden

Selain menyerahkan laporan pelaksanaan pemilu, KPU juga membahas tentang pelaksanaan pilkada serentak yang akan berlangsung tahun 2020

Biaya Tinggi, KPU: Perlu Tata Ulang Desain Pilkada Serentak

Jika ingin mendapatkan efisiensi, menurut dia, yang perlu diatur ulang adalah desain keserentakan pilkada itu sendiri.

Kemendagri Minta Lima Daerah Segera Sepakati NPHD

Akmal menjelaskan perbedaan pandangan mengenai total anggaran untuk Pilkada Serentak 2020 bisa segera tuntas jika kedua pihak saling memahami.

5 Daerah belum Tanda Tangani NPHD

Didapatkan data masih terdapat 5 daerah yang belum menandatangani NPHD. Lima daerah itu adalah Simalungun, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Pangkajene Kepulauan

KPU Minta Kemendagri Intervensi NPHD Pilkada 2020 di 5 Daerah

Jika tidak, lima daerah tersebut dikhawatirkan akan mengalami kendala dalam menyelenggarakan tahapan-tahapan Pilkada nantinya.

KPU Sebut 5 Daerah Belum Teken NPHD Pilkada 2020

Lima daerah itu adalah Simalungun, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Pangkajene Kepulauan

KPU Perjuangkan Batasi Eks Koruptor

Fakta menunjukkan calon kepala daerah yang berstatus eks koruptor selalu terpilih kembali. Setelah itu, mereka melakukan kesalahan yang sama.

DPR Usulkan Perubahan Usia Petugas KPPS

"Batas maksimal 60 itu terlalu tua. Kita menghadapi bonus demografi besar. Sebagian besar ada di pedesaan."

KPU Batasi Mantan Napi Korupsi Maju Pilkada

KPU memandang bahwa perlu ada revisi UU Pilkada untuk mengakomodasi keinginan KPU terkait pelarangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

Bawaslu Ingin Pemahaman Pemilu Merata

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta setiap rapat koordinasi melibatkan seluruh jajaran, termasuk dari KPU.

Pemerintah Setuju Pilkada Dibiayai APBN

Hal itu untuk mengakhiri polemik pembiayaan dari APBD yang kerap menghambat proses pesta demokrasi di daerah.

Dana Hibah Pilkada Jangan Disunat

KPU mengusulkan biaya penyelenggaraan pilkada ke depannya dianggarkan melalui APBN, bukan diambil dari APBD.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 tetap 20 Oktober

Hal itu ditegaskannya merespons adanya wacana pelantikan presiden dan wapres terpilih yang ingin dimajukan.

Pezina, Pejudi, dan Pemabuk akan Dilarang Nyalon di Pilkada 2020

Dalam rancangan PKPU tersebut, Penyelenggara Pemilu melarang pelaku perbuatan tercela untuk mencalonkan diri di kontestasi pilkada.

KPU Siapkan RPKPU Pencalonan Kepala Daerah

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI segera mengajukan jadwal rapat konsultasi untuk pembahasan rancangan peraturan KPU tentang pencalonan kepala daerah.

Kemendagri Terus Monitor Penyelesaian NPHD Pilkada 2020

Hari ini, Selasa (1/10), adalah batas waktu penandatanganan NPHD di 270 daerah yang akan menggelar Pilkada 2020.

Kemendagri Usulkan Revisi UU Pemilu dan Pilkada

Supaya nanti kalau ada pengajuan judicial review ke MK, itu tidak menghambat waktu tahapantahapan

Pendidikan, Ruh Kemerdekaan dan Kunci Pembangunan

Nasionalisme sebagai Genetika Film Indonesia

Politik Jalan Tengah

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia