Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menjelaskan Harun Masiku yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan merupakan calon anggota DPR asal partainya.
Ia mengatakan Harun Masiku merupakan calon anggota DPR dari PDIP namun gagal lolos ke Senayan. Terkait dugaan suap Harun Masiku terhadap Wahyu Setiawan untuk memuluskan proses PAW, namun Djarot mengaku tidak mengetahui duduk perkara secara rinci.
"Informasinya (Harun merupakan kader PDIP) seperti itu ya. Makanya kita lihat dulu seperti apa tapi yang jelas berikan kesempatan aparat penegak hukum untuk mengurai kasusnya sebagai bentuk kesiapan menghadapi pilkada 2020. KPU juga supaya juga introspeksi untuk memperbaiki sistem supaya betul siap hadapi pilkada 2020," kata Djarot di sela melihat persiapan Rakernas I dan HUT ke-47 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/1).
Mengenai mekanisme internal partai untuk memutuskan penggantian antar waktu (PAW) legislator, Djarot mengatakan hal itu diambil berdasarkan keputusan pimpinan partai dan bersifat final.
"Kalau PAW mekanismenya selalu diadakan dalam rapat. Ada bentuk-bentuk penugasan khusus dan kita selalu mengikuti prosedur yang ada dan kita tidak akan melanggar prosedur itu," ungkapnya.
Baca juga: OTT KPK Terkait PAW Caleg PDIP, Djarot: Informasinya Seperti Itu
Pihaknya mendukung pengungkapan perkara supaya terang benderang. Kemudian mendorong KPU supaya tidak terganggu dengan kekosongan satu kursi komisioner dan fokus menggarap pilkada serentak 2020.
Diketahui Harun diduga berusaha mengubah keputusan PAW Riezky Aprilia untuk kursi DPR yang ditinggalkan Nazarudin Kiemas yang tutup usia 26 Maret 2019. Riezky merupakan pemenang suara terbanyak kedua di bawah Nazarudin untuk daerah pemilihan Sumatra Selatan I.
Partai Banteng itu menginginkan Harun yang menggantikan kursi Nazarudin. Namun KPU menggunakan mekanisme suara terbanyak sehingga Riezky yang dinyatakan berhak melenggang ke Senayan.(OL-5)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved