Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menjelaskan Harun Masiku yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan merupakan calon anggota DPR asal partainya.
Ia mengatakan Harun Masiku merupakan calon anggota DPR dari PDIP namun gagal lolos ke Senayan. Terkait dugaan suap Harun Masiku terhadap Wahyu Setiawan untuk memuluskan proses PAW, namun Djarot mengaku tidak mengetahui duduk perkara secara rinci.
"Informasinya (Harun merupakan kader PDIP) seperti itu ya. Makanya kita lihat dulu seperti apa tapi yang jelas berikan kesempatan aparat penegak hukum untuk mengurai kasusnya sebagai bentuk kesiapan menghadapi pilkada 2020. KPU juga supaya juga introspeksi untuk memperbaiki sistem supaya betul siap hadapi pilkada 2020," kata Djarot di sela melihat persiapan Rakernas I dan HUT ke-47 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/1).
Mengenai mekanisme internal partai untuk memutuskan penggantian antar waktu (PAW) legislator, Djarot mengatakan hal itu diambil berdasarkan keputusan pimpinan partai dan bersifat final.
"Kalau PAW mekanismenya selalu diadakan dalam rapat. Ada bentuk-bentuk penugasan khusus dan kita selalu mengikuti prosedur yang ada dan kita tidak akan melanggar prosedur itu," ungkapnya.
Baca juga: OTT KPK Terkait PAW Caleg PDIP, Djarot: Informasinya Seperti Itu
Pihaknya mendukung pengungkapan perkara supaya terang benderang. Kemudian mendorong KPU supaya tidak terganggu dengan kekosongan satu kursi komisioner dan fokus menggarap pilkada serentak 2020.
Diketahui Harun diduga berusaha mengubah keputusan PAW Riezky Aprilia untuk kursi DPR yang ditinggalkan Nazarudin Kiemas yang tutup usia 26 Maret 2019. Riezky merupakan pemenang suara terbanyak kedua di bawah Nazarudin untuk daerah pemilihan Sumatra Selatan I.
Partai Banteng itu menginginkan Harun yang menggantikan kursi Nazarudin. Namun KPU menggunakan mekanisme suara terbanyak sehingga Riezky yang dinyatakan berhak melenggang ke Senayan.(OL-5)
SIDANG kasus pemblokiran Jalan Pantura dengan terdakwa dua pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto, memasuki babak akhir.
KPK ingatkan artis yang masuk politik untuk belajar tata kelola pemerintahan. Hal ini merespons Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang berdalih tidak tahu hukum karena latarbelakang pedangdut
KPK mengungkap perusahaan milik keluarga Fadia Arafiq mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan selama 2025.
KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Fadia ditahan hingga 23 Maret 2026.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel usaha salon, restoran, hingga sejumlah mobil di rumah dinas yang diduga milik Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
KPK ungkap detail OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan suap pengadaan 'outsourcing' di Pemkab Pekalongan.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved