Kamis 09 Januari 2020, 15:35 WIB

OTT KPK Terkait PAW Caleg PDIP, Djarot: Informasinya Seperti Itu

Zaenal Arifin | Politik dan Hukum
OTT KPK Terkait PAW Caleg PDIP, Djarot: Informasinya Seperti Itu

ANTARA
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat

 

KETUA DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan mendapat informasi soal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, terkait dengan Caleg PDIP untuk pengganti antar waktu (PAW).

"Informasinya seperti itu ya (PAW). Makanya kita lihat dulu seperti apa (kasusnya)," kata Djarot di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).

KPK menangkap tangan Wahyu di Jakarta atas dugaan suap, pada Rabu (8/1). Namun, KPK masih menutup rapat perkara suap apa yang menyeret petinggi lembaga negara tersebut.

Identitas orang-orang yang diperiksa bersama Wahyu juga masih ditutup rapat. Termasuk profesi orang-orang yang diperiksa terkait operasi senyap terhadap Wahyu.

Meski demikian, Djarot meminta komisi antirasuah diberikan kesempatan menjalankan tugas.

"Yang jelas, berikan kesempatan aparat penegak hukum (KPK) untuk mengurai kasusnya, sebagai bentuk kesiapan kita bener-benar untuk menghadapi pilkada 2020," pintanya.

Baca juga:  Soal KPK Geledah DPP PDIP, Djarot: Tidak Dilengkapi Surat Resmi

Dengan adanya OTT terhadap penyelenggara Pemilu tersebut, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu meminta kepada KPU untuk melakukan pengawasan terhadap jajarannya, untuk menghadapi Pilkada 2020.

"KPU juga supaya introspeksi untuk memperbaiki sistem supaya betul-betul siap hadapi pilkada 2020," harapnya.

Djarot menjelaskan terkait Caleg PDIP PAW, mekanisme penunjukan PAW dilakukan dalam rapat.

"Kalau PAW mekanismenya selalu diadakan dalam rapat. Ada bentuk-bentuk penugasan khusus dan kita selalu mengikuti prosedur yang ada dan kita tidak akan melanggar prosedur itu," tuturnya.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More