Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
RUANG Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan telah digeledah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain mencari dokumen atau bukti dalam pengusutan dugaan korupsi yang bermulai dari operasi tangkap tangan ini, lembaga antirasuah juga menyegel ruang kerja Wahyu.
"Iya (ruang kerja Wahyu sudah digeledah dan disegel) tadi pagi oleh KPK," terang Komisioner KPU Viryan Azis saat dikonfirmasi, Kamis (9/1).
Penggeledahan yang diikuti penyegelan ruang kerja Wahyu yang tertangkap tangan pada Rabu (8/1) dilakukan KPK sejak pukul 07:30 WIB.
Selain itu, petugas dari KPK juga melakukan penggeledahan di rumah dinas Wahyu yang berada di Pejaten. Hal itu menyusul penangkapan Wahyu dalam operasi tangkap tangan karena diduga menerima uang suap.
Baca juga: KPK Geledah Ruang Komisioner KPU
"Tadi sudah bolak-balik petugas KPK dari sini (kantor Komisioner KPU) dan rumah dinas (komisioner KPU di Pejaten). Tepatnya sejak pagi tadi," kata salah satu petugas keamanan kantor KPU Pusat.
Menurut pria yang enggan disebut namanya itu, beberapa petugas yang mengenakan identitas KPK telah masuk ke gedung sementara kantor KPU tersebut. Namun ia tidak mengetahui apakah penggeledahan itu membuahkan penyitaan sejumlah dokumen.
Ia juga tidak mengetahui ruang komisioner KPU siapa saja yang dilakukan penggeledahan.
"Namun, sejak kemarin sore, kantor ini sudah steril (sejak dipastikan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terjaring operasi tangkap tangan KPK,) hanya KPK, komisioner KPU dan stafnya saja yang boleh masuk " pungkasnya. (OL-2)
Apakah itu wujud pelampisan dendam atau strategi dalam menghadapi kasusnya? Atau, dia sekadar cari panggung dan menarik simpati?
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Kasus ini menjadi sorotan tajam lantaran melibatkan konflik agraria antara warga sipil dan entitas pengelola aset negara yang berakhir pada dugaan praktik rasuah di meja hijau.
Pembinaan dan peringatan untuk menjauhi praktik korupsi selalu disampaikan kepada seluruh jajaran di bawah naungan PT Bandung.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Penahanan Tersangka OTT Importasi Barang di DJBC
SEJUMLAH tokoh Nahdlatul Ulama (NU) memberikan catatan kritis terhadap penetapan tersangka mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penggunaan fasilitas mewah dari pihak swasta merupakan indikasi kuat adanya gratifikasi yang diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
KPK nyatakan Menag Nasaruddin Umar bebas sanksi pidana jet pribadi OSO karena melapor sebelum 30 hari. Simak penjelasan hukum Pasal 12C UU Tipikor di sini.
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved