Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
OPERASI tangkap tangan (OTT) yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan diduga melibatkan sejumlah politikus. Dalam operasi tersebut, disinyalir ada barang bukti uang yang diduga suap, diamankan KPK.
"Sekitar Rp400 juta, dalam mata uang asing," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat dikonfirmasi, Kamis (9/1).
KPK menyebut total ada empat orang yang diamankan dalam OTT tersebut dan kemudian diperiksa intensif. Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan hingga kini jumlah pihak yang diperiksa bertambah. Penyelidik total memeriksa delapan orang.
"Sudah delapan orang yang diperiksa. Nanti akan diumumkan setelah gelar perkara," ucap Ali.
Baca juga: Sebelum OTT, Wahyu Akan Meluncurkan Maskot Pilkada di Beltim
Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para terperiksa.
Tim KPK menangkap Wahyu pada Rabu (8/1) siang saat akan melakukan kunjungan kerja sosialisasi Pilkada Serentak 2020 di Bangka Belitung.(OL-5)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved