Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PDIP mengelak melakukan upaya untuk mengubah keputusan pergantian antar waktu (PAW) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan cara rasuah. Pasalnya mekanisme tersebut mengikuti putusan penyelenggara pemilu dan partai berlambang Kepala Banteng itu mentaatinya.
"Terkait PAW kita diikat dengan UU partai dan KPU, enggak ada ruang gerak untuk bermain karena peraturan sangat ketat," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto di sela melihat persiapan Rakernas I dan HUT ke-47 PDIP di JIExpo, Jakarta, Kamis (9/1).
Menurut dia, PDIP PAW sudah dilakukan puluhan kali dan tidak ada sebuah proses negosiasi di luar ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut sangat jelas sehingga tidak terdapat ruang lain mengganti legislator yang sah oleh pihak lain.
"Bahkan kami pernah mengaalami saat kami lakukan paw, ada gugatan, itu memerlukan waktu 2 tahun makanya partai harus hati-hati melakukan PAW," ujarnya.
Mengenai duduk perkara yang menjerat kader PDIP, Harun Masiku yang diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Hasto enggan berandai-andai.
Baca juga : OTT Lagi, KPK Tangkap Komisioner KPU
"Kita harus melihat terlebih dulu apa ya g nanti disampaikan KPK. Intinya partai terus memberikan dukungan terhadap hal-hal tersebut terhadap pencegahan terhadap pemberantasan korupsi," pungkasnya. (Cah/OL-09)
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved