Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum memastikan operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan tidak berdampak terhadap kelancaran proses Pilkada serentak 2020.
Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, proses pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dikerjakan secara kolektif kolegial.
"Apa yang menjadi tugas dan wewenang KPU ya dikerjakan berenam. (Tugas sosialisasi yang ditangani Wahyu Setiawan) ya nanti akan dibagi tugas lagi. Kan ada Wakorbidnya (wakil koordinator bidang)," katanya di kantor KPU pusat, Jakarta, Kamis (9/1).
Baca juga : OTT Komisioner KPU Bukti KPK Dinahkodai Firli Cs Tetap Garang
Menurut dia, perkara yang menjerat Wahyu Setiawan sebisa mungkin tidak mengganggu kinerja. Maka setelah mendapatkan kejelasan status rekannya yang terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK, Rabu (8/1) itu, lima pimpinan KPU akan merumuskan ulang tugas masing-masing.
Ia juga mengatakan seluruh tahapan dan persiapan pesta demokrasi di 270 daerah akan terus dilanjutkan. Itu termasuk uji coba rekapitulasi berbasis elektronik berikut sosialisasinya.
"Semua jalan terus sesuai yang direncanakan. Semua persiapan penyelenggraan pilkada jalan terus. Intinya semua pekerjakan yang sudah diagendakan tetap berjalan. Intinya begitu," pungkasnya. (OL-7)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved