Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK delapan orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta masih diperiksa intensif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
"Saat ini sudah ada delapan orang yang diperiksa. Tim penyelidikan masih bekerja," kata Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (9/1).
Belum diketahui siapa saja yang turut diperiksa selain Wahyu Setiawan. KPK masih menutup rapat nama-nama yang digiring penyidik. Pun masih irit bicara terkait dugaan perkara yang menyeret Wahyu dan tujuh orang lainnya.
Baca juga: KPU Diminta Tetap Fokus Pilkada 2020, meski Ada OTT
Lembaga Antirasuah hanya memastikan OTT kali ini berkaitan tindak pidana suap. KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. KPK akan menggelar keterangan pers terkait operasi senyap yang menyeret petinggi lembaga penyelenggara pemilu itu.
"Siang nanti KPK akan menentukan sikap status terhadap para terperiksa," ujar Ali.(OL-5)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved