Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan mendapat informasi soal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, terkait dengan Caleg PDIP untuk pengganti antar waktu (PAW).
"Informasinya seperti itu ya (PAW). Makanya kita lihat dulu seperti apa (kasusnya)," kata Djarot di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).
KPK menangkap tangan Wahyu di Jakarta atas dugaan suap, pada Rabu (8/1). Namun, KPK masih menutup rapat perkara suap apa yang menyeret petinggi lembaga negara tersebut.
Identitas orang-orang yang diperiksa bersama Wahyu juga masih ditutup rapat. Termasuk profesi orang-orang yang diperiksa terkait operasi senyap terhadap Wahyu.
Meski demikian, Djarot meminta komisi antirasuah diberikan kesempatan menjalankan tugas.
"Yang jelas, berikan kesempatan aparat penegak hukum (KPK) untuk mengurai kasusnya, sebagai bentuk kesiapan kita bener-benar untuk menghadapi pilkada 2020," pintanya.
Baca juga: Soal KPK Geledah DPP PDIP, Djarot: Tidak Dilengkapi Surat Resmi
Dengan adanya OTT terhadap penyelenggara Pemilu tersebut, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu meminta kepada KPU untuk melakukan pengawasan terhadap jajarannya, untuk menghadapi Pilkada 2020.
"KPU juga supaya introspeksi untuk memperbaiki sistem supaya betul-betul siap hadapi pilkada 2020," harapnya.
Djarot menjelaskan terkait Caleg PDIP PAW, mekanisme penunjukan PAW dilakukan dalam rapat.
"Kalau PAW mekanismenya selalu diadakan dalam rapat. Ada bentuk-bentuk penugasan khusus dan kita selalu mengikuti prosedur yang ada dan kita tidak akan melanggar prosedur itu," tuturnya.(OL-5)
KPK memanggil Elvita Maylani selaku Plt Kadis BMBK Lampung Tengah dan Gunarto selaku Ketua KPU Lampung Tengah sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa belasan saksi yang merupakan pejabat Kabupaten Pati di Kantor Polrestabes Semarang Selasa (24/2).
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved