Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan mendapat informasi soal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, terkait dengan Caleg PDIP untuk pengganti antar waktu (PAW).
"Informasinya seperti itu ya (PAW). Makanya kita lihat dulu seperti apa (kasusnya)," kata Djarot di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).
KPK menangkap tangan Wahyu di Jakarta atas dugaan suap, pada Rabu (8/1). Namun, KPK masih menutup rapat perkara suap apa yang menyeret petinggi lembaga negara tersebut.
Identitas orang-orang yang diperiksa bersama Wahyu juga masih ditutup rapat. Termasuk profesi orang-orang yang diperiksa terkait operasi senyap terhadap Wahyu.
Meski demikian, Djarot meminta komisi antirasuah diberikan kesempatan menjalankan tugas.
"Yang jelas, berikan kesempatan aparat penegak hukum (KPK) untuk mengurai kasusnya, sebagai bentuk kesiapan kita bener-benar untuk menghadapi pilkada 2020," pintanya.
Baca juga: Soal KPK Geledah DPP PDIP, Djarot: Tidak Dilengkapi Surat Resmi
Dengan adanya OTT terhadap penyelenggara Pemilu tersebut, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu meminta kepada KPU untuk melakukan pengawasan terhadap jajarannya, untuk menghadapi Pilkada 2020.
"KPU juga supaya introspeksi untuk memperbaiki sistem supaya betul-betul siap hadapi pilkada 2020," harapnya.
Djarot menjelaskan terkait Caleg PDIP PAW, mekanisme penunjukan PAW dilakukan dalam rapat.
"Kalau PAW mekanismenya selalu diadakan dalam rapat. Ada bentuk-bentuk penugasan khusus dan kita selalu mengikuti prosedur yang ada dan kita tidak akan melanggar prosedur itu," tuturnya.(OL-5)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved