Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan mendapat informasi soal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, terkait dengan Caleg PDIP untuk pengganti antar waktu (PAW).
"Informasinya seperti itu ya (PAW). Makanya kita lihat dulu seperti apa (kasusnya)," kata Djarot di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).
KPK menangkap tangan Wahyu di Jakarta atas dugaan suap, pada Rabu (8/1). Namun, KPK masih menutup rapat perkara suap apa yang menyeret petinggi lembaga negara tersebut.
Identitas orang-orang yang diperiksa bersama Wahyu juga masih ditutup rapat. Termasuk profesi orang-orang yang diperiksa terkait operasi senyap terhadap Wahyu.
Meski demikian, Djarot meminta komisi antirasuah diberikan kesempatan menjalankan tugas.
"Yang jelas, berikan kesempatan aparat penegak hukum (KPK) untuk mengurai kasusnya, sebagai bentuk kesiapan kita bener-benar untuk menghadapi pilkada 2020," pintanya.
Baca juga: Soal KPK Geledah DPP PDIP, Djarot: Tidak Dilengkapi Surat Resmi
Dengan adanya OTT terhadap penyelenggara Pemilu tersebut, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu meminta kepada KPU untuk melakukan pengawasan terhadap jajarannya, untuk menghadapi Pilkada 2020.
"KPU juga supaya introspeksi untuk memperbaiki sistem supaya betul-betul siap hadapi pilkada 2020," harapnya.
Djarot menjelaskan terkait Caleg PDIP PAW, mekanisme penunjukan PAW dilakukan dalam rapat.
"Kalau PAW mekanismenya selalu diadakan dalam rapat. Ada bentuk-bentuk penugasan khusus dan kita selalu mengikuti prosedur yang ada dan kita tidak akan melanggar prosedur itu," tuturnya.(OL-5)
Wana Alamsyah mengatakan lemahnya pemberantasan korupsi terlihat dari masih berulangnya kasus korupsi, khususnya yang melibatkan kepala daerah.
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif di Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Kamis (22/1).
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan menjatuhkan sanksi tegas kepada pegawai pajak yang menyalahgunakan kewenangannya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) menggeledah rumah Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dan orang kepercayaannya, Rochim Ruhdiyanto, di Madiun, Jawa Timur.
PASCAPENETAPAN status tersangka terhadap Bupati Pati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen langsung kunjungi Pati.
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan surat perintah tentang penunjukan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved