Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIONER KPU Wahyu Setiawan disangkakan menerima suap senilai Rp600 juta untuk mengupayakan pergantian antarwaktu (PAW) caleg DPR dari PDIP Harun Masiku. KPK pun bakal mendalami sumber uang tersebut dan dugaan kaitannya dengan pihak lain.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan persoalan sumber dana tersebut akan ditelusuri tim penyidik. Ditanyai terkait kemungkinan KPK memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Lili mengatakan terbuka kemungkinan. Penyidik bakal memanggil pihak-pihak yang dibutuhkan keterangannya.
"Sumber dana ini sedang didalami oleh teman-teman di penyidikan. Ada misalnya pihak swasta itu kan menjadi sumber aliran dana juga, yang membawa dan mengantarkan (uang)," kata Lili.
Tersangka Wahyu Setiawan, sesaat sebelum dibawa ke rumah tahanan KPK, Jumat (10/1) dini hari, enggan menjawab pertanyaan seputar sumber uang yang diterimanya. Ia diduga sudah menerima suap 'dana operasional' sebanyak dua kali.
"Oh itu tanyakan ke penyidik soal itu," kata Wahyu.
Baca juga: Jika Dibutuhkan, KPK akan Panggil Hasto
Suap pertama diterima pada pertengahan Desember 2019 senilai Rp200 juta melalui orang dekat Wahyu, Agustiani Tio Fridelina. Uang kedua senilai Rp400 juta juga melalui Agustina yang sudah dikantongi sejak akhir Desember 2019.
Namun, pemberian kepada Wahyu baru dilakukan pada Rabu (8/1) lalu yang kemudian ditangkap tangan KPK. Uang tersebut diberikan dari pihak swasta Saeful Bachri yang diduga staf di DPP PDIP.
Usai menjalani pemeriksaan, Jumat (10/1) dini hari, Saeful juga enggan buka suara seputar sumber uang yang ia berikan untuk mengurus PAW tersebut.
"Prosesnya di penyidik, tanyakan ke penyidik," kata Saeful.(OL-5)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
KPK melakukan tiga OTT beruntun di awal 2026 menyasar pajak, bea cukai, dan peradilan.
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved