Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Argo Yuwono menyebut pemeriksaan terhadap tim penyidik KPK yang masuk ke Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan sudah sesuai prosedur.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut merupkan hal yang wajar. Terlebih PTIK merupakan kesatrian milik Polri.
"Namanya kesatrian ada yang jaga, mungkin juga ada pagar yang membatasi biar jangan sampai ada orang-orang tidak bertanggung jawab bisa masuk nanti bisa mencuri bisa apa dan sebagainya," kata Argo di Pusat Latihan Multifungsi Mabes Polri, Bogor, Jumat (10/1).
"Wajar kalau ada orang yang tidak dikenal oleh penjagaan, kemudian juga tidak ada kartu pengenal kepolisian maupun PTIK pasti kita tanyai," imbuhnya.
baca juga: Ketua KPU: Tak Ada Perbedaan Pendapat Soal Permintaan PDIP
Pasca diperiksa, Argo mengatakan Direktur Penyelidikan KPK sudah menjemput mereka. Argo juga menyebut mereka datang ke PTIK hanya untuk salat di masjid. Pernyataan Argo sekaligus membantah kabar bahwa tim KPK datang ke PTIK untuk melakukan OTT terhadap Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. (OL-3)
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
SIDANG kasus pemblokiran Jalan Pantura dengan terdakwa dua pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto, memasuki babak akhir.
KPK ingatkan artis yang masuk politik untuk belajar tata kelola pemerintahan. Hal ini merespons Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang berdalih tidak tahu hukum karena latarbelakang pedangdut
KPK mengungkap perusahaan milik keluarga Fadia Arafiq mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan selama 2025.
KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Fadia ditahan hingga 23 Maret 2026.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel usaha salon, restoran, hingga sejumlah mobil di rumah dinas yang diduga milik Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
KPK ungkap detail OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan suap pengadaan 'outsourcing' di Pemkab Pekalongan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved