Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KEPALA Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Argo Yuwono menyebut pemeriksaan terhadap tim penyidik KPK yang masuk ke Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan sudah sesuai prosedur.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut merupkan hal yang wajar. Terlebih PTIK merupakan kesatrian milik Polri.
"Namanya kesatrian ada yang jaga, mungkin juga ada pagar yang membatasi biar jangan sampai ada orang-orang tidak bertanggung jawab bisa masuk nanti bisa mencuri bisa apa dan sebagainya," kata Argo di Pusat Latihan Multifungsi Mabes Polri, Bogor, Jumat (10/1).
"Wajar kalau ada orang yang tidak dikenal oleh penjagaan, kemudian juga tidak ada kartu pengenal kepolisian maupun PTIK pasti kita tanyai," imbuhnya.
baca juga: Ketua KPU: Tak Ada Perbedaan Pendapat Soal Permintaan PDIP
Pasca diperiksa, Argo mengatakan Direktur Penyelidikan KPK sudah menjemput mereka. Argo juga menyebut mereka datang ke PTIK hanya untuk salat di masjid. Pernyataan Argo sekaligus membantah kabar bahwa tim KPK datang ke PTIK untuk melakukan OTT terhadap Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. (OL-3)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Padahal, sektor kehutanan mengelola aset negara dengan nilai triliunan rupiah dan memiliki peran penting dalam keberlanjutan lingkungan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Inhutani V Jakarta.
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Fitroh mengatakan operasi itu berhsil mengamankan sembilan orang.
Fitroh menjelaskan, operasi senyap itu menyeret INHUTANI V. Ada direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang terjaring.
WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menegaskan tidak ada yang perlu ditakuti terkait rencana Komisi III DPR RI memanggil KPK untuk rapat dengar pendapat (RDP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved