Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PENETAPAN tersangka Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan rencana penyegelan di kantor DPP PDIP Jakarta mencuatkan kabar seputar keterkaitannya dengan petinggi partai berlambang banteng itu.
Beredar informasi, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga mengintai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang disebut berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di bilangan Melawai, Jakarta Selatan.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar membenarkan ada tim komisi berada di PTIK semalam suntuk sejak Rabu (8/1) malam hingga Kamis (9/1) dini hari. Lili mengatakan ada insiden tertahannya tim KPK oleh personel kepolisian. Namun, Lili tidak menjelaskan kepentingan personel KPK di sana.
"Soal di PTIK itu ternyata memang tidak diketahui oleh teman-teman (polisi) bahwa ada petugas (KPK) di sana. Karena kebetulan di sana juga ada acara jadi ada pengamanan tempat. Jadi bukan karena sesuatu hal," ujar Lili di Gedung KPK, Kamis (9/1) malam.
Baca juga: Stafnya Dituding Kena OTT KPK, Hasto Enggan Tanggapi Andi Arief
Menurut Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, tim KPK yang berada di sekolah kepolisian itu hanya menumpang salat. Ia menepis kabar KPK hendak mengejar Sekjen PDIP Hasto.
Menurutnya, terjadi insiden kesalahpahaman sehingga akhirnya tim KPK tertahan dan baru bisa keluar pada subuh. Dia mengatakan, saat itu ada pengamanan atau sterilisasi yang dilakukan polisi karena ada acara. Namun, tidak disebutkan acara apa yang dimaksud.
"Pada saat itu petugas kami ada di sana untuk salat tetapi sedang ada pengamanan, sterilisasi tempat sehingga kemudian oleh petugas (polisi) dicegat, dicari identitasnya. Kemudian diproses di situ, ditanya-tanya dan seterusnya, seolah-olah ada yang ingin berbuat," jelasnya.
Sebelumnya, KPK juga menyegel ruangan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Berbeda dengan penyegelan di markas KPU yang berjalan mulus, kegiatan serupa tim KPK di DPP PDIP gagal.
KPK urung menyegel di kantor DPP PDIP di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Rencana penyegelan ini diduga terkait dengan salah satu tersangka bernama Saeful yang disebut-sebut staf di DPP PDIP. Tim KPK yang sudah berada di lokasi balik kanan usai tertahan pihak keamanan gedung.
Lili Pintauli mengatakan penyelidik komisi yang menyambangi DPP PDIP meninggalkan gedung tanpa berhasil memasang tanda penyegelan. KPK saat itu belum sampai berencana melakukan penggeledahan lantaran masih memproses persetujuan dari dewan pengawas. Izin itu diperlukan sehubungan berlakunya UU KPK hasil revisi.
"Tim baru mau mengamankan lokasi (DPP PDIP). Mereka lengkap dengan surat tugas tapi karena security di sana pamit dengan atasannya tetapi lama, akhirnya tim KPK meninggalkan lokasi," ucapnya.(OL-5)
SIDANG kasus pemblokiran Jalan Pantura dengan terdakwa dua pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto, memasuki babak akhir.
KPK ingatkan artis yang masuk politik untuk belajar tata kelola pemerintahan. Hal ini merespons Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang berdalih tidak tahu hukum karena latarbelakang pedangdut
KPK mengungkap perusahaan milik keluarga Fadia Arafiq mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan selama 2025.
KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Fadia ditahan hingga 23 Maret 2026.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel usaha salon, restoran, hingga sejumlah mobil di rumah dinas yang diduga milik Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
KPK ungkap detail OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan suap pengadaan 'outsourcing' di Pemkab Pekalongan.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved